visitaaponce.com

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sesumbar investasi asing akan mendanai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, di tahun depan, tepatnya setelah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di tahun depan.

Ia tidak menerangkan detail alasan investor asing itu baru mengucurkan dana di tahun depan. Namun, kata Menteri Investasi, untuk tahap pertama pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri membiayai proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo itu.

"Yang luar negeri akan masuk dalam tahap kedua, setelah tahap pertama ini selesai. Tahap kedua ini setelah upacara 17 Agustus 2024," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (7/12).

Baca juga : Komitmen Ganjar Lanjutkan IKN Butuh Pendekatan Berbeda

Bahlil membantah investor asing enggan mendanai proyek IKN yang membutuhkan investasi hingga Rp466 triliun. Ia mengklaim sejumlah negara sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Di antaranya Uni Emirat Arab, Tiongkok, Korea dan lainnya.

Baca juga : Soal IKN, Ganjar dan Jokowi Dinilai Seideologi

"Bukan tidak ada yang masuk, harus diingat. Sudah ada yang masuk. Tapi, perintah presiden untuk di klaster A (kawasan inti IKN) memprioritaskan pengusaha dalam negeri. Agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," ucapnya.

Namun, saat awak media menanyakan berapa kepastian nilai investasi yang ditawarkan pihak asing tersebut, Bahlil tidak mengungkapkan secara gamblang.

"Soal kepastian itu yang asing, nanti saya cek ya. Tapi yang jelas sudah ada. Negaranya kan dari UEA, Tiongkok, Korea, yang akan masuk," klaimnya.

Ditemui terpisah, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono menampik bahwa permasalahan utama investor asing masih belum memberikan modalnya untuk proyek IKN karena gagalnya deal atau transaksi.

Menurutnya, ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan oleh pemodal asing sebelum sepakat melakukan transaksi investasi dengan pemerintah Indonesia.

"Bukan soal itu (deal harga), tapi ini masih berproses. Prosesnya dalam arti mereka sedang membuat studi kelayakan dengan melihat kondisi lapangan, seperti jenis tanah apakah sesuai dengan cost mereka," ucap Bambang di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, sore ini.

Bambang mengaku saat ini pemerintah masih terus bernegosiasi dengan investor asing. Pemerintah, klaimnya, tidak menawarkan harga proyek yang terlalu mahal supaya tidak memberatkan kantong pihak asing.

"Namanya investasi itu bisa deal atau no deal. Kalau terlalu mahal, kami juga enggak mau memberatkan mereka. Jadi kita harus cari benar-benar harga yang paling menguntungkan," ucapnya.

"Jadi ini proses investasi biasa kok. Jangan heran juga kalau ada yang enggak ketemu ya karena kita enggak mau ngobral. Nanti tiba-tiba mahal sekali, angsurannya kan juga mahal, kita nggak mau," pungkas Bambang. (Z-8)