visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana mengatakan, capres Ganjar Pranowo akan melakukan pendekatan berbeda pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Setiap calon yang terpilih nanti pasti ada gaya sendiri dalam mengelola IKN. Ada prioritas yang tentu dilakukan Pak Jokowi akan dihilangkan atau ditunda, pilihan-pilihan itu bisa dilakukan,” kata Aditya saat berbincang hari ini (7/12). 

Hal ini sangat dipengaruhi seberapa besar kepentingan pasa paslon di IKN.  “Pak Ganjar tentu memiliki pandangan berbeda dengan Pak Prabowo, karena Ganjar tahu, positioning Jokowi tidak ada di dia,” imbuh Aditya. 

Baca juga : Pembangunan IKN Harus Melibatkan Masyarakat Adat 

Namun baik paslon Ganjar-Mahfud atau Prabowo-Gibran memiliki kepentingan di IKN. “Dari sisi paslon 01 atau 03 mereka akan kritis, namun 03 belum clear akan kritis soal apa, karena dia ada saham besar di situ,” sebut Aditya. 

Meski kelihatannya mendukung, Aditya yang juga Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia menduga sebenarnya baik pasangan 03 Ganjar-Mahfud belum solid betul soal melanjutkan bentuk dukungan mereka ke IKN. Apalagi pasangan 01 Anies-Cak Imin. Kesepakatan soal IKN ini harus segera dirumuskan karena gelaran debat akan segera dimulai. 

“Dalam positioning capres-cawapres mereka harus disolidkan, karena pada debat kan akan ditanya, maupun sebagai Undang-Undang IKN harus dijalankan,“ kata Aditya. 

Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Duga Sistem KPU sudah Dirancang Menangkan Capres Tertentu

Sebelumnya, capres nomor 3 Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN. "Saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," kata Ganjar di Kalimantan. 

Sumber Pendanaan

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek besar dengan keuntungan besar untuk jangka panjang.

Baca juga : Anies-Muhaimin Menang Telak di Sejumlah TPS Banda Aceh

“Ya kalau dari teori cost and benefit. Ya bisa cost-nya besar tapi benefit-nya juga besar untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek, cost-nya besar, benefit-nya kecil,” katanya di Jakarta.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti itu juga menyebut ada keuntungan lain yang didapat Indonesia jika meneruskan pembangunan IKN yakni kepercayaan dari dunia investasi.

“Ada benefit lain yang besar, kepercayaan investor internasional naik karena Indonesia berani melakukan pembangunan IKN di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja,” tambahnya.

Baca juga : Fantasi IKN dan Agenda Urban Berkeadilan

Trubus menegaskan calon presiden yang menyatakan komitmen pada kelanjutan pembangunan IKN juga harus mempersiapkan perencanaan matang terkait pembiayaan. 

Karena tantangan terberat IKN adalah soal pembiayaan. Sesuai amanat UU IKN, pembiayaan IKN diperoleh dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kalau dalam UU IKN, pembiayaan IKN pembangunannya menggunakan sistem KPBU. Sekarang kalau dia berkomitmen ingin konsisten membangun ya berarti dia (capres) sudah punya perencanaan sudah punya program untuk mendatangkan investor. Karena tidak boleh kemudian semuanya APBN, jebol nanti," tandasnya.

Baca juga : 21 Program Dinilai Lebih Realistis Dibanding Makan Siang Gratis

Oleh sebab itu, Ganjar juga dituntut mempunyai program kerja yang jelas dalam pembangunan IKN. "Makanya ketika dia mengatakan melanjutkan itu kan harus dengan argumentasi yang jelas, diuraikan dalam program kerja,” tegasnya.

Trubus juga menjabarkan penyebab IKN Nusantara kerap mendapat sorotan publik. Menurutnya, pemerintah kurang komunikatif dan terbuka pada publik berkenaan dengan pembiayaan.

“Iya karena selama ini, kenapa Pak Jokowi sering kali kelimpungan? Dipertanyakan publik terus? Karena Pak Jokowi tidak bisa menjelaskan, tidak ada jubirnya yang menjelaskan kebijakan itu,” tegasnya.

Trubus menerangkan IKN dibangun atas dasar kepentingan masa depan. IKN juga menjadi perwujudan dari semangat perubahan. Sebab itu, capres-cawapres yang menolak ataupun menerima IKN harus mempunyai argumentasi yang kuat.

“Jadi ini menjawab tantangan ke depan. Sama dengan IKN, IKN itu dibangun atas dasar menjawab tantangan ke depan, bukan sekarang. Kalau orang gak mau ini, ya gak mau perubahan,” pungkasnya. (RO/Z-7)