Pembenahan Tata Niaga Pangan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Petani
![Pembenahan Tata Niaga Pangan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Petani](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/3ba3bf3f5b96f883a1a949e14374dd02.jpg)
PENELITI Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pembenahan tata niaga pangan perlu diawali dari orientasi kebijakan dan political will pemerintah, karena orientasi ini mempengaruhi kebijakan yang ditempuh.
Menurutnya kebijakan pemerintah saat ini masih berfokus pada peningkatan produksi saja. Padahal di balik itu ada yang lebih krusial yakni perbaikan kesejahteraan produsen pangan yakni petani.
"Pada saat petani sejahtera, mereka memiliki modal untuk dapat mengadopsi berbagai teknologi untuk meningkatkan produksi dan adaptif terhadap perubahan cuaca. Saat ini mayoritas petani gurem lahan <0,5 Ha, mereka untuk mencapai skala keekonomian saja sudah susah, bagaimana mau ekspansi menanam dan eksplorasi untuk terus mengembangkan usaha taninya," terangnya.
Baca juga : Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
Eliza menerangkan orientasi kebijakan pemerintah belum mengarah pada kesejahteraan petani.
"Buktinya pada saat petani pangan babak belur harga jatuh pemerintah tidak ada intervensi yang berarti untuk menjaga daya beli mereka. NTP pangan tahun 2021-2022 itu di bawah 100 artinya merugi," tegasnya.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan petani maka pemerintah tidak akan menempuh jalan ekspor pangan ataupun food estate.
Baca juga : Ubah Model Kebijakan untuk Sejahterakan Pelaku Pangan
"Jika orientasinya kesejahteraan maka kebijakan yang ditempuh bukan dengan cara-cara instan seperti impor atau food estate yang petani tetap jadi buruh, bukan pemilik lahan," tegasnya.
Orientasi kebijakan pada kesejahteraan petani bisa dilakukan dengan memberikan jaminan harga yang berkeadilan, kepastian pasar, ketersediaan dan keterjangkauan input produksi seperti benih, pupuk, pembasmi hama penyakit. Selain itu juga patut diperhatikan perlindungan petani dari dampak negatif pembangunan dan pemberantasan mafia pangan.
"Untuk bisa membuat harga berkeadilan dan adanya kepastian pasar ini membutuhkan basis data yang akurat di setiap daerah sentra produksi," pungkasnya. (Z-7)
Terkini Lainnya
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Harga Cabai di Berbagai Daerah Meroket Jelang Idul Adha
Tekan Inflasi, TPID Kota Tidore Jaga Stabilias Pangan
Airlangga Hartarto: Inflasi Terkendali Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi
Satgas Pangan Polri Awasi Ketersediaan Bahan Pokok dan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha
Kekeringan Sebabkan Produktivitas Pangan Turun dan Kenaikan Harga
119 Hektare Sawah Rusak akibat Banjir di Sulawesi Tengah
Kementan Melepas Ekspor Ubi Jalar ke Jepang dan Korea Selatan
Asahan Dorong Petani Kembangkan Pengolahan Limbah Lidi Sawit
Puluhan Hektare Sawah di Aceh Terancam Gagal Panen Akibat El Nino
Kementan Dorong Petani Muda Kembangkan Pertanian Lahan Rawa Modern
Waduk di Pantura Mengering, Ratusan Hektare Tanaman Pangan Terancam Gagal Panen
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap