Rapat Perdana Dengan AHY, Komisi II Minta Kementerian ATRBPN Berantas Mafia Tanah
KOMISI II DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti isu-isu soal program pertanahan, termasuk soal mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta AHY untuk membuat terobosan dalam menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah yang marak di Indonesia.
”Terhadap kasus mafia tanah Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk membuat terobosan penyelesaian kasus mafia tanah dengan merespon cepat laporan masyarakat,” ujarnya, Selasa, (26/3).
Baca juga : Komisi II: Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Terus Dibahas di DPR
Ahmad Doli meminta Kementerian ATR/BPN meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian RI dan kejaksaan Agung RI melalui satgas mafia tanah, serta dilakukan pengawasan internal dan pembenahan dalam tubuh kementerian ATR/BPN RI.
Selain membahas soal mafia tanah, dalam rapat itu juga dihasilkan beberapa kesimpulan. Salah satu diantaranya ialah Komisi II memberikan apresiasi target PTSL Kementerian ATR/BPN sebesar 101,87%. Namun, Komisi II meminta kepada Kementerian ATR/BPN agar kedepannya tidak sekadar mengejar target, tetapi tetap memperhatikan dan menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari.
Disisi lain, Komisi II DPR RI juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terhadap capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp7,87 triliun atau sebesar 97,56% dan mendorong kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kinerja agar target program prioritas pertanahan dapat tercapai optimal.
Baca juga : Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri, Wakil Ketua Komisi II: Masih Perlu Dibahas
”Komisi II DPR RI mendukung kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023 yang akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital,” sambungnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menjelaskan Komisi II DPR mendorong Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjadi sentral registrasi sistem pertanahan (single land administration system) dalam mewujudkan sistem pemetaan nasional (one map policy), dan meminta Kementerian ATR BPN RI untuk segera melakukan koordinasi dengan KLHK dan kementerian lainnya.
(Z-9)
Terkini Lainnya
Marak Judi Online, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Siber Indonesia
7.000 Transaksi Judi Online Libatkan DPR RI
Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
Bongkar Anggota Legislatif yang Terlibat Judi Online
Pelaksanaan Haji Tahun ini Dapat Banyak Evaluasi dari Timwas Haji DPR RI
Pengawasan Pengelolaan Tambang Harus Tanpa Diskriminasi Termasuk pada Ormas Keagamaan
AHY Ajak Masyarakat Lawan Mafia Tanah
AHY Janji Utamakan Rakyat Kecil dan Tak Asal Gusur di IKN Nusantara
Kantah Tangsel Targetkan 10 Kota Lengkap pada 2024
Kantah Tangsel Tingkatkan Pelayanan Berbasis Elektronik
Pastikan tidak Ada Pungli, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Tanah secara Door to Door
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Hidup Segan Calon Perseorangan
Puncak Haji Berbasis Fikih
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap