visitaaponce.com

PELUANG pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau mengurangi kuota subsidi bensin dinilai terbuka lebar. Hal ini menyusul konflik geopolitik Iran dengan Israel yang berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dunia.

Katup peluang itu terbuka jika harga minyak dunia berada jauh di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) di angka US$82 per barel. Jika kuota subsidi BBM dikurangi, maka Indonesia kembali berpeluang bertemu dengan tingginya tingkat inflasi di kemudian hari.

"Ketika skenario tersebut dijalankan, maka dampak langsung yang kemudian bisa terjadi adalah kenaikan inflasi dan kondisi yang relatif mirip di akhir 2022 ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dan subsidi imbas dari krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraina," kata periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Rabu (17/4).

Baca juga : Konflik Iran-Israel, Pemerintah Upayakan Cari Cadangan Impor Minyak Mentah

Inflasi yang tinggi bakal memengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Hal itu juga akan makin berat lantaran terdapat peluang kenaikan tarif listrik pada Juni 2024. Penghitungan tarif listrik dilakukan dengan melihat realisasi parameter ekonomi makro seperti nilai kurs, ICP, inflasi, serta harga acuan batu bara.

Sedianya pemerintah sejak jauh hari telah mengungkapkan akan mempertahankan harga BBM maupun tarif listrik hingga Juni 2024. "Sebenarnya peluang kenaikan tarif listrik terbuka karena kenaikan ataupun konflik geopolitik itu umumnya bisa menaikkan harga komoditas secara umum dan tentu akan mempengaruhi harga produksi untuk PLN yang memproduksi listrik," kata Yusuf.

Namun dia menilai pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mengambil opsi-opsi tersebut. Sebab, jika itu dilakukan maka pekerjaan rumah yang datang dari sisi inflasi bakal lebih merepotkan pengambil kebijakan.

Baca juga : Konflik Iran-Israel, Subsidi BBM Bisa Membengkak hingga Rp250 T

Setidaknya, kata Yusuf, pemerintah memiliki ruang untuk tetap menahan harga BBM, atau melanjutkan subsidi bensin dan menahan tarif listrik di sepanjang tahun ini. Kendati pilihan ini juga memberi dampak dari sisi anggaran negara, namun dia menilai pemerintah masih memiliki kuasa untuk melakukan pengelolaan.

Menjaga harga BBM dan tarif listrik melalui subsidi dan kompensasi bakal memperlebar defisit anggaran. Pada titik ini, imbuh Yusuf, reformasi pengelolaan keuangan negara diuji kualitasnya. Satu hal yang ia tekankan, pelebaran defisit anggaran tak selalu mengandalkan penarikan utang.

"Artinya ketika kebutuhan belanja sangat besar dan kemampuan utang itu tidak selaras dengan frame kebijakan utang pemerintah dalam jangka menengah hingga panjang, maka dari sisi belanjanya yang kemudian harus disesuaikan," kata dia.

"Jangan sampai keinginan pemerintah dalam mengeksekusi seluruh visi belanja mereka itu akhirnya harus dikorbankan dengan kenaikan nominal utang yang cepat dan besar dalam periode waktu yang singkat," pungkas Yusuf. (Z-10)