visitaaponce.com

LEMBAGA pemeringkat kredit Fitch Ratings memperkirakan defisit anggaran Indonesia pada 2024-2025 berada pada kisaran 2,5%-2,9%. Kendati defisit itu masih berada di bawah batas maksimum, pengelola fiskal diminta tetap bisa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Kami yakin pemerintah berikutnya akan berusaha mengeluarkan lebih banyak dana. Ada sejumlah janji kampanye yang juga berarti belanja lebih tinggi termasuk program makan. Meski begitu, kami beasumsi bahwa pemerintah akan tetap berada di bawah batas defisit 3%," ujar Head of Asia-Pasific Sovereigns Fitch Ratings Thomas Rookmaaker usai menghadiri Fitch Ratings on Indonesia bertajuk Post-Election Political and Economic Paths, Jakarta, Rabu (15/5).

Dari perspektif lembaga pemeringkat, peningkatan belanja negara untuk menjalankan program yang dijanjikan oleh pemimpin baru tak melulu dinilai negatif. Asalkan hal itu turut diikuti dan diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan pengeluaran sekaligus menekan potensi pelebaran defisit.

Baca juga : Rasio Utang Spanyol pada 2023 di Bawah Target Pemerintah

Sejatinya, aturan fiskal yang diterapkan Indonesia untuk membatasi defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk dometik bruto (PDB) merupakan sesuatu yang baik dalam upaya pengelolaan keuagan negara. Itu dianggap menjadi pagar pengelolaan keuangan agar bisa berjalan efektif dan produktif.

"Karena memang akan ada risiko bila defisit melebihi 3%. Ini mungkin akan menyebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat, bukan turun, dan ini merupakan hal negatif dalam perspektif pemeringkatan," jelas Thomas.

Fitch juga telah menilai upaya penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan bertahap oleh pemerintah merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan negara. Itu juga dianggap sebagai upaya meningkatkan rasio pajak yang sedari dulu diinginkan berada dalam posisi tinggi.

Baca juga : Fakta tentang Uni Eropa yang mungkin Anda belum Tahu

"Dengan asupan pendapatan lebih tinggi, akan lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada infrastruktur kesehatan dan lainnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin pembangunan dan aspirasi untuk mencapai tujuan Indonesia di 2045. Jadi asupan pendapatan yang lebih tinggi bisa menjadi cara untuk membiayai pengeluaran," tutur Thomas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah Indonesia selalu berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran negara. Itu terutama terkait defisit anggaran yang terbilang disiplin alias tak pernah melampaui 3% dari PDB. Kelenturan untuk memperlebar defisit diberikan pada saat pandemi covid-19 di 2020.

"Untuk pertama kali sebenarnya kita memperlebar defisit fiskal kita lebih dari 3% dan ini dilaksanakan melalui Perppu untuk mengubah aturan fiskal. Kami memberikan relaksasi selama tiga tahun," kata dia di kesempatan yang sama.

Baca juga : Ekonomi Brasil Tumbuh 2,9% pada 2023

Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran itu diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada saat relaksasi defisit diterapkan, pemerintah juga secara rutin memberikan laporan kepada parlemen untuk memastikan belanja negara dilakukan dengan baik.

Pada saat pandemi merebak, defisit anggaran Indonesia tercatat di kisaran 6,1% hingga 6,3%. Setelah pandemi mampu ditangani, pemerintah mampu melakukan konsolidasi fiskal secara cepat tanpa harus mengerdilkan momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung saat itu.

"Indonesia termasuk negara yang sebenarnya memiliki kemampuan mengonsolidasikan fiskal tersebut sehingga kita mampu pulih dari pandemi dan melanjutkan momentum pertumbuhan hingga triwulan I tahun ini ketika BPS mengumumkan bahwa ekonomi terus tumbuh pada 5,11%," jelas Sri Mulyani. (Z-2)