visitaaponce.com

DISTRIBUSI produk dan harga produk industri yang meningkat dinilai karena biaya transportasi. Pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS) memberikan tanggapannya.

"Dalam biaya logistik, biaya transportasi hanya mengambil porsi yang relatif kecil dibanding dengan komponen biaya inventory, biaya packaging, perizinan, bunga bank, pajak, jaminan risiko, hingga demurrage akibat keterlambatan di pelabuhan. Biaya-biaya di atas jauh lebih besar dibandingkan biaya transportasi logitik, sehingga tidak bisa dikatakan biaya logistik hanya diakibatkan oleh biaya transportasi," kata Bambang dalam pernyataannya, Jumat (24/5).

Ia juga menjelaskan bahwa biaya transportasi tidak bisa dipukul rata. Ini masih terbagi lagi dengan moda transportasi yang digunakan darat, laut, kereta api, dan pesawat terbang. 

Baca juga : Alat transportasi Darat-Laut-Udara dalam bahasa Inggris dan Terjemah

Sebagai contoh perbandingan antara darat dan laut, biaya transportasi laut jauh lebih murah. "Biaya tarnsportasi laut hanya 27% dari total biaya transportasi logistik. Sekitar 73% transportasi darat, baik sisi hinterland maupun foreland," paparnya.

Bambang mencontohkan, ongkos transportasi laut dari Jakarta ke Singapura sekitar US$427 (setara Rp6,9 juta) per kontainer ukuran 40 feet. Jarak tempuhnya 1.300 kilometer. Artinya, hanya Rp4.800 per kilometer. 

Bandingkan dengan harga transportasi darat dari Jakarta ke Karawang yang berjarak hanya 76 km. Harganya antara Rp2 juta hingga Rp3 juta atau sekitar Rp40 ribu per kilometer. Jadi per kilometer transportasi darat harganya hampir 10 kali lipat dari transportasi laut.

Baca juga : Mengenal Alat Transportasi Pengertian dan Jenisnya

"Perhitungan biaya di transportasi laut masih dipengaruhi oleh membengkaknya biaya akibat barang yang belum bisa keluar dari pelabuhan karena perizinan belum selesai. Ini harusnya bukan menjadi bagian dari perjalanan transportasi laut. Bahkan banyak juga barang mereka harus berada di pelabuhan dalam jangka waktu yang lama. Ini sudah pasti menjadi biaya tambahan yang tidak kecil di logistik, apalagi bila barang tersebut menjadi rusak akibat penyimpanan yang terlalu lama," paparnya lagi. 

BHS menyatakan bahwa pihak Bea Cukai yang menahan kontainer tidak berizin tentu memiliki alasan kuat. Hal ini karena memang tugasnya sesuai dengan turunan aturan dan dasar undang-undangnya. Bahkan ia menyatakan apresiasinya terhadap kepatuhan Bea Cukai dalam menegakkan aturan tersebut. 

"Ada beberapa pengirim yang terkadang belum selesai perizinannya dengan Kemendag maupun Kemenperin rupanya sudah diberangkatkan barangnya dengan harapan bisa diselesaikan saat di pelabuhan. Padahal tidak bisa seperti itu. Seharusnya semua surat izin sudah beres dulu, baru barang diberangkatkan," kata politikus Gerindra itu. 

Baca juga : Efisensi Naik, Rerata Intensitas Energi Indonesia Capai 3%

Namun ia juga berharap pemerintah tetap melakukan perbaikan tata kelola perizinan. Menurutnya, saat ini sistemnya kurang sempurna antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai. 

"Seharusnya ada sinkronisasi dari stakeholders tersebut hingga pengirim agar tidak mengirim barang tanpa izin, sehingga memangkas waktu tunggu di pelabuhan dan menghindari penumpukan kontainer. Jika terjadi penumpukan, akan menghambat logistik yang sudah lengkap perizinannya untuk masuk pelabuhan. Pada akhirnya pemilik logistik lain dan Pelindo sebagai pelabuhan yang dirugikan," ujarnya. 

BHS menegaskan untuk mengurangi biaya dari logistik dan mempercepat keluarnya logistik dari Pelabuhan atau dwelling time harus dilakukan beberapa langkah perbaikan. "Ini dimulai dari sistem perizinan masuk yang in-line, kepatuhan para pengusaha pengirim pada aturan yang berlaku, pelabuhan yang dekat dan terintegrasi dengan area industri dan perdagangan, serta konektivitas yang baik antara infrastruktur laut dengan infrastruktur darat guna mendukung kelancaran dan percepatan perjalanan transportasi logisik tersebut sampai ke tujuan," pungkasnya. (Z-2)