visitaaponce.com

Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang telah berjalan hingga tahun ini memberikan mandat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan serangkaian upaya perbaikan tata kelola industri hulu sawit.
Namun, pada kenyataannya, adopsi terhadap kebijakan rencana aksi itu di tingkat daerah masih sangat minim. Hingga saat ini, hanya Sembilan provinsi dan 19 kabupaten yang telah menetapkan kebijakan tersebut.

Alhasil, keberadaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) mengalami stagnansi. Baru sekitar 0,3% dari luasan lahan perkebunan kelapa sawit nasional yang dapat melakukannya.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Yusuf, mengungkapkan sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit khususnya petani swadaya sudah didukung pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga : Tingkatkan Kualitas Hasil Panen, Kementan Latih Ratusan Petani Sawit di Sumsel

“Dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah diberikan bagi percepatan sertifikasi petani. Kementan bersama dinas perkebunan daerah berupaya mendorong adanya perbaikan tata kelola dan praktik budidaya tanaman kelapa sawit. Upaya yang dilakukan, juga berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya, supaya menghasilkan minyak sawit berkelanjutan," ujar Eddy melalui keterangan tertulis, Jumat (21/6).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri, mengatakan demi mendukung permintaan minyak sawit yang terus tumbuh, pemerintah meluncurkan strategi Sawit Satu, yakni dengan menerapkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung oleh anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Salah satu caranya adalah dengan pendekatan yurisdiksi. Melalui skema itu, suatu wilayah yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu baik secara politis maupun administratif dapat dianggap telah mematuhi standar ISPO.

Baca juga : BPDPKS sebagai Mesin Waktu Petani Kelapa Sawit Naikkan Produktivitas

“Pendekatan yurisdiksi dapat menjadi peluang untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO terutama di tingkat pekebun,” kata Prayudi.

Berbagai dukungan akan percepatan ISPO juga menjadi bagian kerja dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang selalu mendorong adanya Pengorganisasian petani, perbaikan tata kelola dan praktik budidaya berkelanjutan.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, mengungkapkan untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan pendekatan inklusif dan mudah diakses bagi petani sawit. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendekatan holistik atau yang dikenal sebagai sertifikasi kewilayahan atau yurisdiksi. Pendekatan ini memungkinkan untuk percepatan sertifikasi ISPO dengan melibatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait.

"Saat ini, kebijakan di sektor perkebunan Indonesia telah ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk kebijakan terkait ISPO dan RAN KSB, serta upaya penyusunan RAD KSB di tingkat daerah," paparnya. (Z-11)