visitaaponce.com

PEMERINTAH sedang dalam proses mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga klaster perusahaan. Rencana integrasi tersebut dinilai logis dari sisi bisnis. Karena itu integrasi harus berorientasi jangka panjang, bukan semata-mata menuntaskan permasalahan yang ada sekarang. 

Hal itu dilontarkan pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan. "Memang sudah sepatutnya dikonsolidasikan. Kenapa? Karena semua bermain pada wilayah yang sama, sehingga ada kanibalisme, predatory pricing," ujar Herry dalam pernyataannya, Rabu (26/6). 

Ia mengingatkan agar keputusan penting yang diambil pemerintah tidak sekadar menyelamatkan perusahaan yang kondisinya sedang tidak baik. "Karena salah satu perusahaan punya beban, kewajiban yang begitu besar kemudian ditempelkan ke perusahaan yang relatif sehat," ungkapnya

Baca juga : Komitmen Wijaya Karya Wujudkan Konstruksi Berkelanjutan

Pemerintah sudah punya pengalaman dalam melakukan integrasi BUMN. Karenanya, pemerintah mesti berkaca pada integrasi yang sukses dan tidak mengulang kesalahan pada integrasi yang sampai sekarang masih menimbulkan masalah.

Adapun skema integrasi yang direncanakan pemerintah mencakup penggabungan PT Adhi Karya Tbk dengan PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya. Ketiga perusahaan akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel kereta api, dan sejumlah konteks lain.

Integrasi antara PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk. Integrasi Hutama Karya dan Waskita diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan nontol, dan bangunan kelembagaan.

Baca juga : Hutama Karya Akselerasi Transformasi Digital demi Keberlanjutan Bisnis

Skema ketiga, integrasi antara PT PP Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Integrasi kedua perseroan akan berfokus untuk menggarap pelabuhan laut, bandar udara, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC), serta bangunan hunian (residensial).

Herry juga melihat langkah pemrintah dalam intergrasi bisnis BUMN ini perlu memperhatikan kepentingan investor publik, kreditor, maupun negara sebagai pemegang saham. Merujuk pada rencana pembentukan klaster integrasi, menurut Herry, harus dipertimbangkan secara cermat penetapan perusahaan sebagai nakhoda integrasi. Pandangan ini  memperhitungkan respons kreditor dan pemegang saham yang basisnya berkaitan pada reputasi, kredibilitas, maupun kepercayaan. 

"Pertanyaannya sederhana, siapa yang kenal dengan Abipraya dan Nindya? Tapi dengan ADHI orang sudah kenal dan sudah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia," tegas Herry. Belum lagi bicara aset, ragam proyek yang ditangani, penerapan ESG, dan tata kelola perusahaan. (Z-2)