Soal RUU P-KS, Aliansi Perempuan Masih Berharap pada DPR
![Soal RUU P-KS, Aliansi Perempuan Masih Berharap pada DPR](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2020/11/b8e26b827988b30afbef8bcc256629d8.jpg)
KOORDINATOR Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan pihaknya dan sejumlah aliansi perempuan masih menaruh harapan pada pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang melindungi hak-hak perempuan.
"Saya mau menyampaikan bahwa perempuan masih menaruh harapan pada Pemerintah dan DPR RI sekarang. Harapan bahwa negara bisa menunjukkan komitmen dan langkah nyata untuk menghapus dan mencegah kekerasan terhadap perempuan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (26/11).
Dia mengakui bahwa respons Pemerintah melalui sejumlah instansi terkait dan juga parlemen sangat lambat. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (P-KS) yang sudah diusulkan sejak 2016, namun justru dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2020.
Belum lagi RUU lain yang juga melindungi hak-hak perempuan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat.
"Sama ya dengan pembahasan RUU P-KS kemarin kenapa lambat sekali, pertama adalah sudut pandang yang digunakan dalam melihat kekerasan terhadap perempuan," imbuhnya.
Menurutnya, situasi Covid-19 ini semakin memperlihatkan urgensi produk kebijakan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu mereka meminta komitmen kuat dari para pembuat UU.
"Pembahasan Prolegnas ini penting, dan bertambah penting karena kita dalam momen bersama secara global untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," tutupnya.
Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, Fraksi Nasdem siap menjadi pengusul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas prioritas 2021. Taufik mengatakan, selain menjadi usulan Fraksi Nasdem, ia menginginkan RUU P-KS menjadi usulan lintas fraksi. Ia mengaku, sudah melakukan komunikasi terhadap lintas fraksi agar dapat bersama-sama mendukung RUU P-KS. (H-2)
Terkini Lainnya
Komisi II DPR Tak Heran Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Akibat Kasus Asusila
Pemerintah dan DPR Setujui Pemberian PMN ke Sejumlah Lembaga dan BUMN
Ormas Harus Profesional Kelola Tambang
Ingin Bangun 13.000 Rumah, Perumnas Ajukan PMN Rp1,1 Triliun
Pimpinan KPK Dinilai Cari Kambing Hitam
Pemerintah Dinilai tak Serius Lindungi Data
Pengembangan Produk Pariwisata Berkelanjutan Harus Konsisten Dilakukan
Dorong Pengembangan Kewirausahaan Topang Indonesia Menjadi Negara Maju
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat
Koalisi 7 Partai Resmi Usung Andra Soni-Dimyati Kusumah di Pilgub Banten 2024
Kaesang Maju Pilgub Jakarta, NasDem: Semua Punya Hak Sama
Pilkada Jawa Timur, Sandiaga Akui Komunikasi Informal dengan NasDem
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap