visitaaponce.com

BARISAN relawan Trisakti Untuk Indonesia (TUI) menyampaikan dukungan pada pemerintah terkait isu yang berkembang saat ini seperti persoalan intoleran, radikalisme dan usaha pemerintah dalam menangani pandemi covid-19.

Dukungan tersebut disampaikan ketika TUI melakukan audiensi dengan Menkopolhukam Mahfud MD, Selasa (15/12).

“Kami berdiskusi dengan Pak Mahfud MD perihal situasi nasional yang berkembang saat ini. Diskusi berlangsung dengan santai dan kekeluargaan. Kami menyampaikan pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani permasalahan intoleransi dan radikalisme. Semua jenjang sudah terdampak gerakan intoleran dan radikal, mulai dari kalangan anak sekolah, guru, mahasiswa, aparatur sipil, bahkan pegawai BUMN,” kata Ketua Umum Trisakti Untuk Indonesia (TUI) Muhanto Hatta melalui keterangan tertulis, Selasa (15/12).

Hatta menyebut memudarnya budaya lokal dengan mengatasnamakan agama, adanya ormas yang tidak mempunyai badan hukum yang justru memprovokasi dan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa merupakan hal yang harus diwaspadai.

Pemerintah, lanjut Hatta, harus menegakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetang Organisasi Kemasyarakatan.

"Tidak ada tempat untuk ormas-ormas yang tidak berpihak pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI sebagai bentuk disintegrasi bangsa,” ujarnya.

Baca juga: STP Trisakti Jadi yang Pertama Buka Program Doktor Pariwisata

TUI meminta kepada pemerintah untuk tidak memberikan tempat pada setiap bentuk gerakan atau tindakan yang mengancam kedaulatan NKRI. Sebagai upaya untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya guna hingga tercapainya Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030, maka setiap gerakan radikal dan intoleran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, terkait dengan usaha pemerintah dalam menangani pandemi covid-19, TUI senantiasa mendukung setiap kebijakan.

”Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam menahan laju penyebaran virus korona saat ini. Kami juga mengharap pemerintah fokus dalam persiapan penyediaan vaksin agar bisa berjalan efektif. Di sisi lain, usaha pemerintah agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi adalah upaya yang luar biasa agar ekonomi masyarakat tetap berjalan. Bukan hal yang mudah dalam menjalankan keduanya,” tutur pria yang biasa dipanggil Ancho.

Dalam pertemuan tersebut, TUI memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah dengan memasukan kembali program Pendidikan Pancasila sebagai suatu bentuk prasyarat dalam menempuh pendidikan di dunia mahasiswa dan mencari pekerjaan dengan format dan formula baru.

“Hilangnya program pedidikan Pancasila menyebabkan tumbuhnya gerakan anti-Pancasila. TUI mendukung dan mengharapkan Badan Pembina Ideolagi Pancasila (BPIP) segera berperan aktif dan cepat tanggap dalam menjalankan amanah tugasnya yang hingga kini dirasakan belum bekerja secara optimal,” tukasnya.

Kegiatan TUI Dukung Wisata Indonesia

Bukan hanya menyampaikan saran, TUI pun memaparkan jika sudah melakukan beberapa kegiatan sebagai dukungannya pada pengembangan wisata di Indonesia di masa pandemi. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat wisata yang juga menampilkan kebudayaan masyarakat adat secara virtual.

"Kami ingin memperkenalkan potesi wisata Indonesia kepada masyarakat luas termasuk masyarakat internasional," ucap Ancho.

Ia melanjutkan hal lain yang juga merupakan upaya pihaknya mendukung pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan kecintaan budaya Indonesia, TUI memberikan edukasi kepada masyarakat dengan platform media sosial.

"Kami juga memanfaatkan media sosial seperti channel Youtube, Instagram, Zoom untuk melawan hoaks dengan meluruskan berita yang benar," ungkapnya.

Untuk informasi, Trisakti Untuk Indonesia (TUI) adalah suatu gerakan relawan dari alumni mahasiswa Trisakti yang mempunyai visi membangun Sumber Daya Manusia Indonesia dengan memperhatikan nila-nilai lokal dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpihak pada kedaulatan NKRI dan Pancasila.(RO/OL-5)