Wapres Masih Banyak Masyarakat yang Rawan Pangan
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyebut jumlah keluarga yang masuk dalam kategori rawan pangan masih tinggi. Berdasarkan survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E LIPI) pada akhir 2020 tentang dampak pandemi covid-19, hanya 64% keluarga yang masuk kategori tahan pangan.
Adapun sisanya merupakan kategori rawan pangan. “Terhadap kelompok rentan ini, yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan tidak tetap, serta kelompok rumah tangga miskin, pemerintah telah melakukan program jaring pengaman sosial selama pandemi,” ujar Ma'ruf, Senin (3/5).
Masih rentannya ketahanan pangan nasional juga tecermin dalam Indeks Ketahanan Pangan Global 2020. Indonesia berada pada posisi ke-65 dari 113 negara. Posisi ini turun dibandingkan 2019 yang menempatkan Indonesia pada posisi 62.
Baca juga: Pertanian Keluarga Dukung Peningkatan Ketahanan Pangan
Adapun posisi Indonesia berada di bawah negara tetangga, yaitu Singapura di posisi 20, Malaysia di posisi 43, Thailand di posisi 51 dan Vietnam di posisi 63. “Turunnya posisi Indonesia dalam indeks tersebut mengindikasikan belum terpenuhinya beberapa pilar dalam ketahanan pangan. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, untuk berupaya lebih keras lagi dalam mencapai ketahanan pangan,” imbuh Ma'ruf.
Menurutnya, ketahanan pangan sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Apabila suatu negara tidak dapat menyediakan pangan yang cukup, dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial.
“Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional,” pungkasnya.
Baca juga: Bantuan Dana Desa Tahan Laju Kemiskinan
Selain itu, luas lahan pertanian sebagai media produksi pangan semakin berkurang. Padahal, jumlah penduduk semakin meningkat. Aalih fungsi lahan menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan baku sawah turun dari 7,75 juta hektar pada 2013, menjadi 7,46 juta hektar pada 2019.
Kemudian, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), juga turun dari 11,38 juta hektar pada 2018 menjadi 10,68 juta hektar di 2019. Lalu, turun lagi menjadi 10,66 juta hektar pada 2020.
“Mengamati perkembangan ini, rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali,” tandasnya.(OL-11)
Terkini Lainnya
OJK Sabet Predikat Badan Publik Informatif Terbaik 2023
Pemalangan Tanah Adat di Papua Harus Diatasi dengan Persuasi
Wapres: Papua Tetap Satu Kesatuan
Wapres Minta Pemuda Waspadai Aspek Pemecah Belah Bangsa
Wapres Harap Petani Mau Kembangkan Bibit Tanaman Hias
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin Rayakan Ulang Tahun Ke-79
Ketahanan Pangan Hadapi Tantangan Perubahan Iklim
Perwira Siswa Seskoad Lakukan Kuliah Kerja Lapangan di Purwakarta
Dialog Kebangsaan Diklat Polri, Mentan Amran: Semua Turun Tangan Urus Pangan
Konversi Lahan Tambang untuk Pertanian demi Ketahanan Pangan
Hadapi Ancaman Kekeringan, Cianjur tak Khawatir Ketersediaan Pangan
UKP Beri Bantuan Santri di Serang untuk Wujudkan Ketahanan Pangan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap