visitaaponce.com

PEMERINTAH pusat saat ini fokus terhadap pemulihan kawasan hulu tangkapan air, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Baik rehabilitasi, restorasi, maupun pembenahan persoalan tata ruang dan pertanahannya.

Berdasar pada Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil alih kepemimpinan untuk pemulihan dan penyelematan kawasan resapan air Puncak.

Seluruh pihak dilibatkan dalam pemulihan dan penyelamatan kawasan Puncak. Tak terkecuali dunia usaha dengan caranya masing-masing.

PT Pertamina (Persero) Tbk diantaranya. Perusahaan milik negara ini turut andil, baik secara langsung maupun berupa dukungan fasilitas pada program pemerintah pusat yang ditargetkan selama 3 tahun ke depan itu. Pada Senin (8/11) lalu PT Pertaminan (Persero) ikut serta dalam penanaman 50.000 pohon di sejumlah titik di Cibulao dan Cikoneng, Cisarua (Puncak), Kabupaten Bogor, yang merupakan titik 0 kilo meter Sungai Ciliwung.

Andil perusahan energi tersebut juga berupa bantuan pembangunan ratusan sumur resapan. "Secara sosial hari ini salah satu kegiatan kita membangun bersama- sama 400 sumur resapan yang tersebar di wilayah Puncak ini. Semoga langkah kecil kami, yang tentunya tidak ada nilainya dibandingkan kelestarian lingkungan di Puncak ini, bermanfaat bagi semua," ujar Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Dedi Sunardi, dalam Pesan Puncak untuk Penyelamatan Puncak, di penutupan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021, di Melrimba, Puncak.

Dalam pesannya dia mengatakan, Pertamina merupakan salah satu perusahaan energi yang ada di Indonesia yang saat ini terus bertransformasi, karena energi fosil yang banyak menyumbangkan perubahan iklim ini terus terjadi. "Kami ingin berubah memproduksi energi terbarukan. Dan salah satu kegiatan yang dalam mendukung perubahan iklim secara bisnis kita melakukan pembentukan bisnis energi yang terbarukan, kita juga melakukan dekarbonisasi," jelasnya.

Harapannya, apa yang dilakukan bisa membantu semua upaya penyelamatan iklim dan memberikan manfaat yang ada di sekitarnya.

Di sisi lain atau di kawasan tengah Jabodetabekjur (Kota Bogor, red) dan upaya yang dilakukan masih melalui corporate social responsilibility (CSR) dengan program Pertamina Go Green juga berkolaborasi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI sekarang BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional), melestarikan flora dan menjaga emisi karbon di Kebun Raya Bogor (KRB).

Seperti halnya yang diungkapkan Zaenal Arifin, General Manager Corporate Communication and Security PT Mitra Natura Raya, pengelola Kebun Raya Bogor kepada Media Indonesia, Minggu(14/11) siang. Dia menyebut, sejak 2020, setidaknya terdapat 6 (enam) taman tematik yang dikembangkan oleh CSR Pertamina dengan Kebun Raya Bogor.

Dua lokasi di antaranya merupakan hasil revitalisasi dari area yang sebelumnya sudah ada, yakni Taman Obat dan Orchidarium. Sisanya yaitu empat taman yang baru saja dibangun, yaitu Taman Kopi, Taman Anggrek Hitam, Taman Durian dan Taman Nephentes. "Pengertian revitalisasi di sini maksudnya koleksi tanaman obat maupun anggrek yang sudah ada diperbaiki serta disusun kembali menjadi sebuah sudut yang lebih menarik. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dari tanaman-tanaman di sekitar kita,"kata Zaenal.

Berbeda dengan revitalisasi, pengembangan emat taman binaan yang baru dilakukan dengan menanam tumbuhan kopi, anggrek hitam, durian serta pephentes. Melalui keberadaannya, lanjutnya, diharapkan agar dapat menjadi media edukasi, pelestarian tanaman langka, hingga area pameran bagi pengunjung di Kebun Raya Bogor.

Di kolaborasi itu juga, Pertamina juga melakukan program digitalisasi dimana mengintegrasikan informasi mengenai jenis pohon dan tumbuhan tersebut ke dalam web KRB yang bisa diakses oleh pengunjung. Di situ, semua jenis tanaman yang ada di enam taman tersebut dipasangi barcode dan pengunjung dapat memindai menggunakan smartphone-nya. Nantinya pengunjung akan langsung terhubung ke website Kebun Raya Bogor dan melihat informasi mengenai tanaman tersebut.

Selain itu, sebagai langkah untuk mendukung energi ramah lingkungan serta mengurangi emisi karbon di wilayah KRB, Pertamina juga memberikan bantuan berupa 10 bus wisata listrik. Seperti terlihat kemarin, bus wisata listrik ini begitu diminati pengunjung yang hendak mengelilingi KRB yang luasnya mencapai 87 hektare dengan 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan.

Meski demikian, untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) covid-19 menerapkan aturan tempat duduk atau dibatasi dalam rangka mencegah penularan covid-19.

Kembalikan air ke bumi

Sementara itu, dalam program penyelematan kawasan Puncak itu, Kementrian ATR/BPN yang mengomandani Tim Pelaksana dan Project Management Office (PMO). Tim yang dibentuk khusus berdasar pada Permen 22/2020 itu menargetkan akan menanam pohon 100.000 pohon setiap tahunnya dan 1.000 sumur resapan setiap tahunnya hingga 2024.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko di pesan Puncak-nya mengatakan, Puncak, tepatnya Telaga Saat merupakan titik nolnya Sungai Ciliwung. Dia menyebut, pada tahun 2018, saat dirinya masih menjabat di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), pihaknya bekerjasama dengan Korem 061/Suryakencana melakukan pemulihan Telaga Saat.

"Ini merupakan suatu titik puncak, salah satu titik nolnya Sungai Ciliwung. Jadi ini merupakan hal yang baik. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan ATR/ BPN. Jadi pesan kami dari Puncak ini adalah pengendalian run off di catchment area," katanya.

Menurutnya pengendalian run off di cathment area, caranya bermacam-macam. Ada yang membuat biopori, sumur resapan, menanam pohon, membuat situ atau rehabilitasi dan lain-lain. Namun intinya adalah hujan yang turun dari langit di kawasan Puncak harus dikembalikan ke bumi.

"Kembalikan air ke bumi, jangan dialirkan ke selokan, karena selokan ujung-ujungnya mengalir ke sungai. Sungai tidak pernah bertambah lebar sendiri, tidak pernah bertambah dalam sendiri. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh pak Sekjen KLHK, yaitu pengelolaan DAS (daerah aliran sungai)," ungkapnya.

Dia mengatakan, pengendalian air bisa dilakukan sendiri dan di rumah. Jika semua turun dari Depok ke pusat sampai ke gunung ini, akan ada jutaaan rumah dan jutaan orang yang terlibat.

"Satu rumah saja, satu meter kubik, Insyaalah akan sangat mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta. Jadi mulai dari diri kita sendiri, di rumah. Kalau hujan turun, tolong jangan masuk kamar. Keluar rumah, dilihat. Kalau hujan turun airnya masih ke selokan, segera buat sumur resapan. Masukkan ke bumi hujan yang turun dari langit,".

Puncak kini

Secara administrasi wilayah, kawasan Puncak meliputi Kabupaten Bogor di lima kecamatan (Megamendung, Cisarua, Ciawi, Cigombong dan Caringin) dan di empat Kabupaten Cianjur (Sukaresmi, Cugenang, Cipanas dan Pacet).

Kawasan Puncak terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede dan Pangrango atau di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) yang berada di ketinggian 700-1800 mdpl.

Puncak sebagai hulu kawasan strategi nasional (KSN) Jabodetabek-Punjur, memiliki fungsi kawasan resapan air yaitu kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Namun realitanya kini, kondisi tutupan vegetasi lahan di kawasan Puncak terus terkikis. Fungsi resapan air di kawasan Puncak mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tcandra saat menutup Hantaru menyebut berdasarkan hasil analisis tutupan lahan terakhir dengan menggunakan peta citra tahun 2016 dan tahun 2021, ditemukan perubahan tutupan vegetasi lahan antara lain luas hutan berkurang sekitar 3.876 hektare.

Kemudian perubahan tutupan hutan tercatat menjadi pertanian sekitar 2.373 hektare, menjadi semak belukar sekitar 1.221 hektare dan menjadi pemukiman sekitar 282 hektare.

Dengan tren perubahan tutupan lahan tersebut, lanjutnya, maka limpasan air hujan yang mengalir di permukaan tanah menjadi tinggi sehingga tidak mengherankan apabila kawasan Puncak sering disebut sebagai salah satu pengirim banjir ke hilir Jabodetabekjur.

Sementara itu, gambaran nyata dampaknya adalah dalam kurun dua pekan sejak awal November 2021, ratusan titik di Bogor, Jakarta dan sekitarnya mengalami banjir dan longsor. Di Kabupaten Bogor saja, selama 10 dari tanggal 1-10 November berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, ada 91 titik kejadian bencana banjir dan longsor.

Bahkan sebelumnya, di kawasan Puncak sendiri beberapa kali terjadi bencana banjir bandang. Seperti peristiwa banjir bandang pada awal tahun lalu di kawasan Kebun Teh Gunung Mas. Kemudian kejadian longsor yang mengakibatkan kelumpuhan akses di jalur nasional yang berekses ke sektor ekonomi dan pariwisata selama beberapa pekan, di awal tahun 2018.

Bahkan menjadi sejarah, akibat peristiwa itu jalur Puncak 'istirahat' (ditutup total) beberapa pekan. Di waktu bersamaan jalur kereta api Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) pun mengalami hal sama bahkan menelan banyak korban jiwa.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin sang tuan rumah, pemilik wilayah menyebutkan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) itu ada dari beberapa kawasan yakni ada kawasan hutan lindung, perkebunan dan kawasan hutan. Dia mengatakan, hingga saat ini kebutuhan RTH di kaqasan Puncak (Ciawi, Megamendung dan Cisarua) yang seharusnya sebesar 56%, belum tercapai.

"Karena memang seiring berkembangnya kawasan Puncak sehingga sulit sekali untuk sampai 56 persen. Sehingga kita yang ada ini harus dijaga," kata dia.

Dia meminta untuk segera dilakukan penindakan terhadap kasus tanah yang HGU (hak guna usaha) habis. Pihaknya meminta agar gerakannya serempak karena untuk penanganan persoalan Puncak itu perlu berkolaborasi dengan pihak pusat, provinsi, kabupaten/ kota. Depok, Bekasi, Tanggerang Cianjur, Sukabumi harus kerja sama. Karena jika tidak akan sulit mengatasinya.

"Ini harus cepat- cepat. Apakah ini akan diambil alih negara atau bagaiamana, tapi yang jelas fungsinya dikembalikan pada fungsi perkebunan. Kalau hutan ya fungsi hutan. Tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang sifatnya lebih kepada komersial. Stop komersialisasi Puncak,"katanya.

Harmonisasi dan kolaborasi-

Soal kawasan Puncak lebih jauh dijabarkan dalam Pesan Puncak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang disampaikan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono. Menurutnya, kawasan Puncak merupakan bagian dari sub DAS (daerah aliran sungai) hulu Ciliwung dan daerah tangkapan air sungai Cisampay dengan luas kurang lebih 369 hektare.

DAS utamanya adalah DAS Ciliwung, dimana daerah tangkapan air (DTA) Cisampay berada di bagian hulu. Kawasan hutan yang meliputi kawasan konservasi hutan produksi terbatas (HPT) dan HP(hutan produksi) seluruh DAS Ciliwung adalah sebesar 9,7 % dan sisanya sebesar 90,3 % adalah areal penggunaan lain.

Fungsi kawasan hutan DAS Ciliwung sendiri seluas 42.607 hektare yang terdiri dari hutan konservasi 295 hektare, hutan produksi terbatas 9 hektare, hutan produksi 2040 hektare dan areal penggunaan lain 38.462 hektare.

Sementara kondisi penutupan lahan tahun 2019 DAS Ciliwung didominasi oleh pemukiman 26.193 hektare atau 61, 5 %, hutan tanaman 6.469 atau 15,2 %. Pertanian lahan kering 2.887 hektare atau 6,8%, dan hutan lahan kering skunder seluas 2.672 hektare atau 6,3%. Total tutupan hutan di DAS Ciliwung tahun 2019 adalah 22, 5 % dengan komposisi 7,3% berupa hutan alam dan 15,2% berupa hutan tanaman.

Dari aspek potensi kebencanaan, Bambang menjelaskan, seluruh areal daerah tangkapan air berada pada ekorigien pegunungan pulkanik, jalur gunung merapi Raung. Daerah tangkapan air berada pada lokasi berpotensi longsor rawan seluas 327 hektare hingga sangat rawan seluas 42 hektare.

Selanjutnya daerah tangkapan air juga berada pada lokasi beroptensi banjir limpasan tinggi seluas 327 hektare hingga ekstreem seluas 42 hektare. Dengan berbagai kondisi tersebut, ada lima pesan Puncak dari KLHK yang harus dilakukan bersama-sama.

Pertama, rencana tindak DAS Ciliwung dan sekitarnya, dalam upaya rehabilitasi, restorasi di DAS harus mengedepankan 4 aspek yaitu perlindungan DAS, penggulangan bencana, pemanfaatan dan penguatan kelembagaan.

Kedua, aspek penguatan kelembagaan yang meliputi koordinasi kelembagaan, steakholder dan mekanisme pembiayaan menjadi kunci penting, mengingat sebagian besar wilayah kawasan Puncak merupakan areal penggunaan lain.

Ketiga, optimalisasi RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan kawasan Puncak. Diantaranya dengan mengurangi luas lahan terbangun di seluruh kawasan Puncak, terutama pada kawasan hutan konservasi dan melakukan rehabilitasi hutan dengan proyeksi ekowisata untuk menjamin fungsi tanah dan air serta konservasi keanekaragaman hayati.

Keempat, kata Bambang, perlu disosialisasikan perubahan paradigma dari mengalirkan air menjadi meresapkan air dan dari mengelola sungai menjadi mengelola DAS. "Dan yang terakhir, yang kelima, ini yang paling penting, implementasi rehabilitasi, reatorasi DAS Ciliwung, memerlukan waktu, memerlukan aksi bersama para pihak. Ada harmonisasi kolaborasi, sinergi antar institusi dan lembaga, penegakan hukum, komunikasi dan penyatuan kepentingan bersama bahwa pengelolaan DAS Ciliwung merupakan tanggungjawab bersama," ungkap Bambang.

Pesan Puncak juga disampaikan sejumlah elemen lainnya. Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan secara virtual, sementara kehadirannya diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Riza hadir dan ikut melakukan penanaman pohon di koridor Cikoneng, Cibulao.

Inti dari pesan Gubernur Anies yaitu Pemprov DKI Jakarta sangat mengapresiasi inisiasi Kemen ATR/BPN dan menyatakan siap mendukung.  "Dan lebih jauh lagi, kami Pemprov DKI siap mendukung preservasi dan pemiulihan RTH di kawasan pegunungan dan kami mengusulkan agar Kementrian ATR dapat menyediakan kerangka regulasi yang memungkinkan penyediaan ruang terbuka hijau secara regional di wilayah Jabodetabekpunjur. Sehingga pemenuhan atas RTH tidak hanya berbasiskan wilayah administrasi atau sebagai satu kawasan," katanya.

Kemudian dari komunitas kelompok tani, dunia usaha lainnya seperti perbankkan, persatuan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) dan komunitas warga umum yang siap membantu dan menjadi pelaksana yang terjun langsung menanam pohon, membuat sumur resapan, menjaga dan merawatnya. Selain dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat dan sejumlah pejabat di jajaran TNI, juga hadir perwakilan dari Provinsi Banten.

Ernan Rustiadi, pengamat lingkungan sekaligus peneliti dari IPB University mengatakan, hari itu adalah sebuah moment, sekaligus harapan untuk keberadaan Puncak karena seluruh pihak terkait, pemangku kebijannya dan elemen masyarakat lainnya juga hadir.

Karena menurutnya, persoalan tata ruang itu ada dikotomi persoalan hutan dan non hutan dan selama ini dua- duanya sebenarnya belum pada tata ruang yang utuh. "Jadi di sini mempertemuKn antara bupati, gubernur, DKI, Jabar, Banten. Ini satu momen. Kelihatannya ATR ingin buat terobosan succes story pengendalian tata ruang di kawasan Puncak yang sebenarnya ini isu tata ruang paling panjang di Indonesia,".

"Jadi kalau Puncak ada perbaikan, ini gaungnya menurut saya bagus. Karena bagi saya tata ruang puncak itu semacam etalase persoalan tata ruang nasional-lah. Dari dulu paling lama dibicarakan dan paling lama gak pernah selesai," imbuhnya.

Dia menilai ada perbedaan dan poin bagus dalam gerakan upaya pemulihan dan penyelamatan Puncak kali ini. Dimana penanaman sekarang mengandalkan informasi dari petani setempat.

"Saya sudah menyaksikan kawasan Puncak ini berulang-ulang. Bahkan Presiden berganti dan menanam tapi tidak berujung sukses. Jadi kebanyakan penanaman-penanaman itu ditanam di tempat yang para pejabat nyaman untuk kumpul. Kalau sekarang para pejabat agak kesusahan ke tempat-tempat yang sebenarnya paling membutuhkan. Jadi ada harapan. Ada hal positiflah," tutupnya.(H-1)