visitaaponce.com

INDONESIA segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk nonproduktif.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja pada 2020 di Indonesia mencapai 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk indonesia. Pada 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan, kondisi pascabonus demografi juga harus diperhatikan mulai dari sekarang. Sebab, setelah era bonus demografi selesai, penduduk usia produktif yang semula mendominasi otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua. Karena itu, menurut dia, penanganan ini harus dimulai dari perencanaan keluarga.

"Keluarga berencana mestinya juga sudah mengantisipasi setelah tahun 2030. Ketika kita berada di puncak bonus demografi kemudian yang akan segera diikuti dengan ageing population atau negara penduduk menua," cetusnya saat Launching Commitment Family Planning 2030, yang diselenggarakan BKKBN dan UNFPA Indonesia di Jakarta pada 1 Agustus 2022 lalu.

Commitment Family Planning 2030 atau disingkat FP 2030 merupakan kemitraan di tingkat global bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan berinvestasi pada konsep keluarga berencana berbasis hak.

FP 2030 merupakan keberlanjutan dari FP 2020. Peluncuran Komitmen FP 2030, yang diselenggarakan oleh BKKBN, didukung oleh United Nations Population Fund (UNFPA), dan Yayasan Cipta.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir meminta agar lembaga yang bertanggung jawab dalam keluarga berencana, yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mulai belajar dari negara-negara yang sudah melalui fase bonus demografi.

Seperti diketahui, pemerintah melalui BKKBN memiliki kampanye "2 anak cukup" untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penurunan laju penduduk dengan kampanye tersebut cukup berhasil. Namun Muhadjir memiliki kekhawatiran bila kampanye ini terus digencarkan sampai pascabonus demografi, maka generasi produktif Indonesia akan kurang di masa ageing population.

Karenanya, dia meminta agar BKKBN bisa mempersiapkan kajian kebijakan yang komprehensif untuk keluarga berencana pascamasa puncak bonus demografi agar tidak kekurangan penduduk usia produktif di masa ageing population.

"Saya tidak tahu apakah suatu saat itu masih akan relevan dua anak cukup, atau apakah semakin banyak anak semakin cukup. Karenanya kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan," ujarnya.

Menko PMK menyatakan khawatir, bila Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi kemudian pascabonus demografi juga tidak menyisakan penduduk produktif, maka Indonesia akan terjebak di ekonomi menengah ke bawah.

"Saya khawatir betul," ucapnya.

Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Indonesia sejak 2015 berkisar antara US$3.332 hingga US$4.292 (2021). Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah karena berada antara US$4.046 dan US$ 12.535.

Muhadjir mengingatkan bahwa persoalan perencanaan keluarga ini bukan hanya persoalan tunggal dan domain dari BKKBN saja. Melainkan juga harus melibatkan banyak pihak. Persoalan perencanaan keluarga ini juga berkaitan dengan masalah kualitas penduduk seperti masalah stunting, dan juga beririsan dengan masalah kemiskinan ekstrem.

"Family planning ini bukan persoalan tunggal, sangat melibatkan banyak pihak, holistic, saling menjalin tali menali satu sama lain dan semuanya harus kita rancang sedemikian rupa dan fokus untuk membangun sumber daya manusia," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menerangkan bahwa saat ini BKKBN masih berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas. Dia menjelaskan, penanganan keluarga berencana telah beralih dari penanganan kuantitas menjadi penanganan kualitas. Hasto juga menerangkan, saat ini yang ingin diwujudkan adalah generasi yang berkualitas dan sehat untuk menyongsong bonus demografi.

“Program Keluarga Berencana Indonesia pada akhir tahun 2030 adalah mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara sukarela dan berkualitas, memenuhi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk semua tingkatan masyarakat dan didukung oleh kebijakan di tingkat nasional hingga sub-nasional,” ujar dia. (H-2)