Jalur Mandiri Sulit Dihapus, Perketat Pengawasan Opsinya
![Jalur Mandiri Sulit Dihapus, Perketat Pengawasan Opsinya](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/08/5203dd1eee520baa525f1cb0cc956594.jpg)
ANGGOTA Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menilai Penerimaan Mahasiswa Baru (PM) melalui jalur mandiri sulit untuk dihapus karena Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak tergantung pada APBN, sehingga jika jalur mandiri dihentikan maka darimana biaya untuk pengembangan.
Sebelumnya banyak pihak mulai dari legislatif hingga pengamat pendidikan mengkritisi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang perlu dirombak.
"Balik lagi, ketika universitas memerlukan dana untuk pengembangan itu maka pemerintah kan memberikan keleluasaan. Tapi balik lagi, pengawasan terhadap proses jalur mandiri, itu yang paling penting sebetulnya dan juga pengelolaan tata kelola di universitas itu yang jadi kendala," kata Indraza usai konerensi pers secara di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).
Tes masuk jalur mandiri merupakan hal biasa, apalagi lembaga pendidikan juga memerlukan dana dan partisipasi masyarakat, salah satunya adalah jalur mandiri.
"Tapi ini yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum di dalam universitas, dan juga baik dimulai dari mengubah aturan ataupun juga ya hal-hal lain. Misalnya, aturannya sudah jelas tapi di belakang main di belakang itu banyak," ungkapnya, kala merespons kasus suap PMB jalur mandiri di Universitas Lampung yang menyeret rektor dan sejumlah pejabat kampus lainnya.
Sehingga yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tes masuk jalur mandiri adalah sistem dan pengawasannya secara menyeluruh. Program pencegahan baik maladministrasi maupun korupsi harusnya bisa dilakukan oleh semua lembaga.
"Jadi kami akui juga bahwa pengawasan-pengawasan ini dilakukan sendiri atau masih banyak melakukan sendiri-sendiri seperti KPK melakukan sendiri, Ombudsman melakukan sendiri, BPK kemudian BPKP juga melakukan sendiri-sendiri, harusnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik itu kan bisa liat semuanya dari berbagai sudut dan kita harusnya bekerjasama," jelasnya.
"Masalah pendidikan itu banyak mulai dari tata kelola, sistem masuk, sistem keluar kami juga tidak bisa semuanya tapi sebisa mungkin semaksimal mungkin kami lakukan," tambahnya.
Dirinya berharap universitas lainnya yang sudah melakukan rapat koordinasi juga dengan Kemendikbud-Ristek atau Kemenag bisa sedikit mendorong untuk lebih ketat dalam hal pengawasan. (H-2)
Terkini Lainnya
Polteknaker Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PMB 2024
Peserta SNBT Tahun Ini Tercatat Mencapai 785 Ribu Orang
UTBK ITB 2024 Gelombang I Diikuti 7.506 Peserta
Pelaksanaan UTBK Gelombang I di Universitas Pendidikan Indonesia Berjalan Lancar
Universitas Pendidikan Indonesia Buka 5.055 Kuota Jalur SNBT
Pelamar Jalur SNBP di Universitas Pendidikan Indonesia Terbanyak Dibanding 20 PTN
Jamin Kualitas, Ombudsman Ingatkan SPBE Patuhi Semua Prosedur
Ombudsman: Tidak Terbitkan Regulasi SJUT, Pemda Berpotensi Lakukan Maladministrasi
SIPD Tutup Celah Penyelewengan Anggaran Tengkes
Ombudsman RI Nilai Standar Pelayanan Publik Sudah Lebih Baik
Beras Mahal Berkepanjangan Berpotensi Bawa Dampak Serius
ICW: Temuan Ombudsman Tegaskan Proses PPDB Memang Banyak Masalah
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap