visitaaponce.com

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) menyoroti persoalan harga beras yang terus melambung dalam beberapa waktu terakhir. Bila dibiarkan berkepanjangan, hal tersebut dinilai dapat memunculkan dampak yang lebih serius dan lebih rumit lagi untuk ditangani.

"Polemik harga beras yang berkepanjangan berpotensi memunculkan dampak yang lebih serius, antara lain, pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatnya angka kemiskinan, hingga stabilitas sosial dan stabilitas keamanan politik menjelang Pemilu 2024," ujar Anggota ORI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Senin (18/9).

ORI, lanjut dia, telah memetakan penyebab melambungnya harga beras di tingkat konsumen dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya, ada tiga persoalan yang mendorong kenaikan harga bahan pangan tersebut, yakni kondisi iklim, persoalan di hulu, dan persoalan di hilir.

Baca juga: Warga Antri sejak Subuh untuk Pangan Murah, Ini Kata Heru

Pada kondisi iklim, kemarau panjang atau kekeringan terjadi di beberapa wilayah penghasil beras. Kondisi tersebut menghambat dan menurunkan tingkat produksi beras hingga akhirnya ada keterbatasan untuk menyuplai komoditas itu.

Lalu ORI mendapati beberapa hal yang mendorong persoalan di sisi hulu, yaitu, luas lahan pertanian menurun, keterbatasan sarana pertanian, permasalahan benih, dan permasalahan subsidi pupuk.

Baca juga: 7 Usulan Kebijakan untuk Tangani Kenaikan Harga Beras

"Mengenai lahan pertanian ini, kalau kita ambil data BPS (Badan Pusat Statistik), itu dikatakan menurun sekitar 200 ribu hektare per tahun, dan itu berpengaruh pada kondisi perberasan kita," terang Yeka.

Sedangkan dari sisi hilir, sejumlah permasalahan yang terjadi, yakni, komponen produksi seperti sewa lahan, pupuk, bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan. Lalu berkurangnya pasokan gabah dari petani, penggilingan padi kecil mati, produksi beras menurun, hingga keterlambatan importasi beras.

"Untuk komponen produksi saja, di luar dari sewa lahan, pada 2021 itu sebesar Rp8 juta, dan sekarang ini di kisaran Rp12 juta sampai Rp16 juta per hektare per musim tanam," jelas Yeka.

Dia tak menampik bahwa pemerintah telah berupaya untuk menekan harga beras. Itu ditempuh melalui upaya pemenuhan pasokan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, hingga bantuan pangan.

Namun hal itu disebut belum cukup ampuh membuat harga beras melandai. Bahkan dari pantauan ORI dalam periode 3 Agustus 2023 hingga 17 September 2023 harga beras masih dalam tren kenaikan.

Dalam pemenuhan pasokan, misalnya, Perum Bulog diketahui telah mengamankan sekitar 1,6 juta ton beras impor. Perusahaan disebut masih menunggu kedatangan beras impor sebesar 400 ribu ton untuk memenuhi kuota penugasan impor yang mencapai 2 juta ton.

Namun ORI melihat jumlah pasokan tersebut belum dapat dipastikan bisa mencukupi untuk mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal tahun nanti. Itu juga akan semakin menantang lantaran El Nino masih terus melanda.

Lalu dalam program SPHP, Perum Bulog melakukannya ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dengan nilai Rp10.385 kg, dan ke pasar turunannya hingga ke konsumen sebesar Rp10.900 per kg. "Pemerintah perlu memastikan harga yang wajar baik di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen," terang Yeka.

Kemudian catatan ORI dari program bantuan pangan adalah pada sisi penyaluran bantuan. Yeka mengatakan, penyaluran bantuan pangan masih berpotensi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

"Hal ini karena basis data yang digunakan tidak sepenuhnya akurat dan mutakhir. Selain itu, mekanisme penyaluran perlu dipastikan memudahkan dan mendekatkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM)," tutur Yeka.

Adapun program bantuan pangan tersebut digulirkan pemerintah untuk 21,3 juta KPM pada periode September-November 2023. Tiap KPM akan menerima bantuan beras 10 kg setiap bulannya. Dus, total alokasi beras untuk program tersebut berkisar 640 ribu ton. (Mir/Z-7)