visitaaponce.com

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya didampingi Wamen LHK Alue Dohong melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan para Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Rabu (27/12).

Menteri LHK Siti Nurbaya Nurbaya optimistis target pembangunan LHK yang sudah tercantum dalam DIPA Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik.

"Saya optimistis, kita mampu melanjutkan kinerja positif pembangunan LHK di tahun depan dengan pesan utama yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/12).

Baca juga : Refleksi Laporan Kinerja KLHK Selama 2023 Beri Bukti Bukan Sekadar Janji

Adapun, alokasi APBN KLHK Tahun 2023 tidak sebesar Tahun 2022. Siti menyatakan hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan inovasi dan meningkatkan kreativitas.

Siti juga menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, dengan berbekal pada modal sosial yang kuat, modal instrumen diplomasi, modal sistem jaringan kerja dan sebagainya.

"Kita tengah mendorong pemaknaan sebuah hasil kerja Kementerian, tidak hanya pada tingkat output, tetapi juga outcome dan impact atau kerja berdampak," ungkapnya.

Baca juga : Menteri LHK Himpun Masukan dari Akademisi Soal Regulasi Kehutanan

Siti mengajak jajarannya untuk terus mendorong pergerakan milestone dari langkah korektif perbaikan, menuju peningkatan produktivitas lingkungan dan hutan serta perlindungannya.

"Kita perlu untuk menjaga momentum, untuk terus tumbuh dan semakin tangguh, termasuk dalam tugas-tugas di KLHK," katanya.

Sebagaimana arahan Presiden, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 difokuskan untuk mendukung enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga : Indonesia Ajak Negara ASEAN Tegaskan Komitmen Atasi Perubahan Iklim

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara.

Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Baca juga : KLHK Butuh Dukungan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

"Fokus pelaksanaan APBN tersebut perlu dijadikan dasar dalam pembangunan sektor LHK Tahun 2023, melalui langkah-langkah yang konsisten dan terukur," ujar Siti.

Presiden juga memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN 2023 harus dapat dikendalikan secara detail setiap belanja yang ada, tidak terjebak pada rutinitas, dan sedapat mungkin tidak hanya bekerja secara sektoral.

Kementerian/lembaga dan pemda juga harus mendukung belanja produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM, dengan meningkatkan persentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan barang.

Baca juga : Menteri Siti: Semangat Natal Buka Jalan Berinovasi Bangun Sektor LHK

Pada kesempatan tersebut, Siti juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diraih KLHK selama Tahun 2022 sebagai tanda dan apresiasi atas keseriusan, serta kerja sungguh-sungguh seluruh jajaran KLHK.

Pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, untuk laporan keuangan

Kementerian. Kedua, penghargaan tertinggi Bhumandala Kanaka dari BIG untuk kategori tata kelola geospasial. Ketiga, peringkat pertama Indonesia SDG's Actions Awards kategori Kementerian/Lembaga.

Baca juga : Dekan Fakultas Kehutanan UGM Bicara Tentang Kinerja Menteri LHK 

Keempat, penghargaan kepada penyidik perempuan KLHK pada Asia Environmental Enforcement Awards kategori Gender Leadership and Women’s Empowerment.

Kelima, penghargaan sebagai Badan Publik Informatif selama 4 tahun berturut-turut. Keenam, anugerah kearsipan dengan nilai sangat memuaskan dari Arsip Nasional RI.

Ketujuh, penghargaan berbagai sistem informasi sebagai sistem inovasi KLHK seperti SIPUHH, SIMONTANA, dan Sipongi.

Baca juga : Refleksi Akhir Tahun, Kementerian LHK Torehkan Sejumlah Pencapaian

Kedelapan, penghargaan atas penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui alokasi atau penempatan ASN perempuan dalam Jabatan Tinggi Madya dan Pratama sebesar lebih dari 30%.

Meski begitu, Siti memberikan sejumlah catatan khususnya pada aspek pengawasan dan reformasi hukum. Menurutnya, seluruh jajaran KLHK harus semakin bertekad untuk memperbaikinya.

"Pada beberapa hal teknis kita sangat kuat. Tapi pada aspek administratif dan sistem penunjang, harus terus kita perkuat," ungkapnya.

Baca juga : Menteri LHK Siti Nurbaya: Tahun 2022 Sebagai Tahun Penuh Keberanian

Tentu berbagai penghargaan yang diraih juga tidak luput dari langkah korektif yang dilakukan. Kinerja KLHK telah menunjukkan perbaikan kondisi lingkungan bagi pembangunan nasional.

Kondisi lingkungan yang beragam dan kompleks ini, menuntun perbaikan kebijakan sesuai dengan kondisi tapak dan lansekap masing-masing wilayah.

"Saya meyakini bahwa kunci dalam menghadapi setiap tantangan terletak pada kekuatan kita untuk terus bersatu dan bahu membahu tiada henti menyiapkan kondisi lingkungan yang semakin baik. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran KLHK, dan semua pihak yang telah mendukung keberhasilan, perbaikan tata kelola, kerja-kerja kehutanan dan lingkungan," pungkas Siti. (Ata/OL-09)