visitaaponce.com

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa meningkatnya suhu di beberapa kota Indonesia beberapa waktu ini secara khusus memang berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi lebih tinggi.

Maka dari itu, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk penanganan Karhutla, terlebih adanya potensi penguatan El Nino di 2023 ini setelah fase panjang La Nina selama 3 tahun terakhir.  "BNPB sendiri akan memfokuskan dukungan satgas udara di 6 provinsi yang secara historis merupakan kawasan rawan karhutla yakni Riau, Jambi dan Sumsel di Sumatra dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan di Kalimantan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan jika ada eskalasi potensi risiko armada di 6 provinsi ini akan diperbantukan ke provinsi lain atau dilakukan penambahan sesuai dinamika kebutuhan di lapangan," ungkapnya Rabu (26/4).

Lebih lanjut, Suharyanto menambahkan bahwa BNPB dan kementerian/lembaga lain di bawah koordinasi Menko Polhukam berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2020, telah melakukan rapat koordinasi lintas K/L pada Januari 2023 guna menindaklanjuti informasi prediksi cuaca dan iklim dari BMKG perihal potensi kekeringan dan kenaikan suhu di 2023.

Dia menuturkan, BNPB juga telah melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk pembahasan dukungan teknis Satgas Udara yang dibawah komando BNPB untuk membantu pelaksanaan tugas Satgas Darat yang dikoordinasikan oleh KLHK. "Dukungan Satgas Udara ini berupa penempatan satuan-satuan perangkat dan personil Heli patroli dan Heli Water Bombing dan operasi Teknik Modifikasi Cuaca," kata Suharyanto.

Menurutnya, ujung tombak pencegahan karhutla ada pada Pemerintah Daerah. Maka dari itu, fungsi pembinaan masyarakat di tingkat bawah menjadi komponen utama agar tindak pembakaran hutan di level masyarakat (baik yang disengaja maupun tidak) dapat dikendalikan. "Aparat TNI-Polri sebagaimana ditekankan oleh Presiden menjadi garda terdepan dalam mendukung operasi pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah," ujarnya.

Jika terindikasi terjadi karhutla (baik itu dari informasi data satelit atau laporan masyarakat), Suharyanto menegaskan bahwa Satgas Darat (Manggala Agni, Pokmas, TNI-Polri) akan melakukan pengecekan di lapangan agar seandainya informasi tersebut benar, maka dapat dilakukan pemadaman sesegera mungkin sebelum api membesar. Pemadaman api di fase-fase awal ini dikatakan dapat dilakukan oleh Satgas Darat didukung oleh Satgas Udara (water bombing)

Sementara itu, jika ada indikasi potensi eskalasi dari kejadian dan risiko karhutla maka operasi TMC akan dioptimalkan sebelum eskalasi kejadian tersebut terjadi. "Saat ini operasi TMC juga akan dilakukan untuk fase mitigasi dalam rangka mengisi dan menambah debit waduk, embung dan tempat penyimpanan air lain sehingga pada saat kering nanti air tersebut dapat difungsikan sebagaimana mestinya," tandas Suharyanto. (H-1)