Womens March Jakarta akan Turun ke Jalan dengan 9 Tuntutan
![Women’s March Jakarta akan Turun ke Jalan dengan 9 Tuntutan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/c61e961b8aa4bd54da637d44290a8c37.jpg)
KOALISI Women’s March Jakarta tahun 2023 yang berisi perkumpulan organisasi perempuan dan kelompok marjinal akan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan 9 tuntutan di Hari Kebangkitan Nasional, Sabtu (20/5) mendatang.
Sebanyak 9 tuntutan yang akan dibawa yaitu terkait keterwakilan perempuan di dunia politik, pengesahan regulasi yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi dan stigma, menghentikan praktik-praktik yang membahayakan kelompok perempuan, anak seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mendorong kurikulum pendidikan yang memiliki muatan kesehatan reproduksi, edukasi seksual yang komprehensif serta mendorong pemerintah sebagai chairperson ASEAN 2023 untuk turut aktif dalam penyelesaian konflik di wilayah Asia Tenggara dan memberikan perlindungan pada para pencari suaka.
Direktur LBH Jakarta Citra Referandum yang mewakili kelompok Women’s March Jakarta menyampaikan banyak perempuan pembela HAM yang saat ini masih sering menerima ancaman, tekanan bahkan kriminalisasi. Kehadiran UU ITE yang kerap kali digunakan sebagai pasal karet, kata Citra jadi peraturan yang seringkali menjerat para perempuan pembela HAM tersebut.
Baca juga: Keterwakilan Perempuan di KPU Masih Minim
“Kasus Fatia-Haris merupakan sebuah contoh konkret yang membuktikan bagaimana UU ITE digunakan untuk membungkam kritik masyarakat sipil terhadap pemerintah. Pemerintah harus segera merevisi UU ITE dan mencabut pasal bermasalah dalam KUHP baru yang akan memperparah situasi kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM secara umum,” ungkap Citra dalam konferensi pers Women’s March Jakarta 2023 di Kantor LBH Jakarta, Rabu (17/5).
“Jika ini tidak dilakukan, maka pelan-pelan kita akan kembali ke masa orde baru. Kita tidak ingin sejarah masa lalu terjadi kembali, di mana suara-suara kritis dilenyapkan. Apalagi hingga sekarang pun, tepat 25 tahun setelah kejadian Mei 1998, pemerintah belum juga melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM pada masa lalu,” kata Citra.
Baca juga: Begini Alur Pengiriman Perdagangan Orang ke Myanmar
Isu Perempuan pada Pemilu 2024
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Khoirunnisa Agustyati juga mengatakan menjelang Pemilu 2024, isu-isu perempuan sering ‘digoreng’ demi kepentingan politik.
“Suara perempuan sama sekali tidak terdengar oleh partai atau caleg, walaupun perempuan merupakan 50 persen dari penduduk Indonesia. Kemudian penting untuk kita memastikan keterwakilan politik perempuan dengan membuka dan memudahkan akses perempuan dan kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik,” tegas Nisa.
“Partai politik juga harus melakukan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang berperspektif gender; melakukan pendidikan politik secara sistematis bagi kader perempuan; memastikan terintegrasinya perspektif gender dalam kepengurusan dan kebijakan partai; serta memastikan keterwakilan kelompok marginal dan minoritas lainnya dalam segala aspek,” tambahnya.
Dari segala isu di atas, maka Koalisi Women’s March Jakarta melihat bahwa banyak sekali pembungkaman yang dialami perempuan dan kelompok marginal yang dilakukan secara sistematis oleh negara. Maka dari itu, Women’s March Jakarta pada tahun ini menekankan aspek politik.
“Aksi ini bertujuan untuk menantang struktur kekuasaan patriarki dan menciptakan ruang bagi suara perempuan untuk didengar dan dihormati dalam ajang kontestasi politik di Indonesia. Tema Women’s March 2023 adalah SUDAHI BUNGKAM, LAWAN! adalah semboyan yang mendorong semua perempuan, kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk turun ke jalan, merapatkan barisan dan menggaungkan perubahan,” kata Direktur Program dari Lintas Feminis Jakarta Anindya Restuviani.
Anindya menambahkan semangat aksi nanti juga ingin mereka teruskan kepada kawan-kawan perempuan pembela HAM di negara-negara yang tengah mengalami otoritarianisme, seperti di Myanmar dan Thailand.
“Semangat yang sama seharusnya juga ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon konflik - konflik HAM dan kemanusiaan baik di Indonesia, maupun secara global," pungkasnya.
Aksi Women’s March Jakarta 2023 akan dilaksanakan pada Sabtu, 20 Mei 2023 secara luring. Aksi ini mengajak seluruh masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan untuk berjalan dari IRTI Monas dan berakhir di Patung Merak Monas di Pintu Barat Daya, Jakarta Pusat. (Dis/Z-7)
Terkini Lainnya
Isu Perempuan pada Pemilu 2024
Sambut Hari Kebangkitan nasional, Karyawan BUMN Jalankan Program Relawan Bakti BUMN
116 Tahun Hari Kebangkitan Nasional, GPKR Sampaikan Pernyataan
Hari Kebangkitan Nasional: Ini Langkah Sederhana untuk Generasi Muda Bisa Mencintai Sejarah
Harkitnas 2024, Bangkit untuk Indonesia Emas dengan Inovasi dan Teknologi
Harkitnas: Sejarah Budi Utomo
Kesadaran yang Menyejarah
Kasus TPPO di NTT Masuk Kategori Gawat Darurat
Indonesia Darurat TTPO, 3.700 PMI Jadi Korban, Komnas HAM Luncurkan Program 'Jalan Terjal'
Interpol Tangkap 219 Orang dalam Operasi Perdagangan Manusia
Satgas Libatkan Interpol Berantas Judi Online
Buron TPPO Mahasiswa ke Jerman Ditangkap saat Liburan di Italia
Buron TPPO Mahasiswa Ferieenjob ke Jerman Ditangkap
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap