Banggar DPR Perlu Rekonstruksi Anggaran Pendidikan Agar Tepat Sasaran
ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Kadafi menyampaikan pandangannya terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang menjadi tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 245,1 triliun untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Menanggapi hal tersebut, Kadafi menilai perlu rekonstruksi anggaran pendidikan sehingga tepat sasaran.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Naik Harus Dibarengi Program Kerja Efektif
Setidaknya, menurut Kadafi, ada dua unsur penting yang harus dibiayai negara di bidang pendidikan, yaitu sarana dan kualitas pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Memang butuh kembali ditata berkenaan dengan postur - postur anggaran, salah satunya adalah berkenaan dengan anggaran pendidikan, dimana anggaran ini sangat besar tetapi kita juga harus lihat bagaimana postur anggaran tersebut melahirkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” ungkap Kadafi.
Anggaran Pendidikan Besar, Tapi Belum Tepat Sasaran
Politikus dari Fraksi PKB ini menyayangkan anggaran pendidikan yang begitu besar, namun belum mampu menyasar tepat sasaran, seperti anggaran rehabilitasi sekolah yang masih minim.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Ide Marketplace Guru
“Juga berkenaan dengan kondisi kesejahteraan guru, kita tahu bahwa ini adalah salah satu aspek utama dalam melahirkan sumber daya manusia,” terang politikus Fraksi PKB ini.
Kadafi juga menyinggung dukungan anggaran untuk beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum ditingkatkan signifikan sejak tahun 2015.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan jumlah penerima beasiswa.
Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI My Esti Wijayanti menilai anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) masih jomplang dari tahun ke tahun.
Baca juga: Tidak Ada Lagi Konsep Sekolah Unggulan, Kemendikbud-Ristek Imbau Orangtua Daftarkan Anaknya Berdasarkan Zonasi
Anggaran pendidikan di bawah Kemendikbud ristek selain mendapatkan alokasi dari APBN juga mendapat alokasi dari APBD.
Anggarab Pendidikan Kemenag Hanya dari APBN
Sementara fungsi pendidikan di bawah Kemenag hanya bersumber dari APBN, yang juga alokasinya tak sebanding dengan nilai yang dialokasikan kepada Kemendikbudristek.
“Anggaran pendidikan di bawah Kemendikbudristek dari SD sampai hingga SMP juga mendapat kewenangan di Kabupaten – Kota, SMA – SMK juga ada di provinsi. Selain APBN juga dapat anggaran dari APBD,” jelas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Baca juga: Kemendikbudristek Resmi Luncurkan Program PembaTIK dan Kihajar STEM 2023
“Bahwa terkait alokasi pendidikan di bawah Kemenag mohon dapat alokasi yang memadai. Kalau Kemendikbudristek, baik kabupaten dan kota ambil bagian, tapi Kemenag tidak,” imbuhnya.
Untuk diketahui, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN.
Adapun, alokasi prioritas nasional lainnya di dalam RKP 2024 terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo yakni untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan mendapat alokasi Rp44,2 triliun, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar Rp44,9 triliun. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
KPUD Belum Terima Anggaran Dana Pilkada
Karut-marut Politik Pendidikan di Indonesia Mesti Diperbaiki
Komisi X Setujui Usulan Anggaran Perpusnas 2025
Rapat Bahas Anggaran Alutsista di Komisi I DPR Digelar Tertutup
Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran 2025 Senilai Rp375 Miliar
Banyak Anak Indonesia Diterima di Universitas Kelas Dunia, Tanda Kualitas Pendidikan Nasional Terus Membaik
Pembentukan Satgas PPDB Dinilai tidak Efektif Halau Kecurangan
Kemendikbud-Ristek Upayakan Pemerataan Akses Pendidikan melalui PPDB
Banyak Penerima KJP Gagal Lolos PPDB, Pemprov DKI Jangan Lepas Tangan
Ingin Menjadi Anggota Polri? Simak Persyaratannya Berikut
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap