Kemendikbud-Ristek Upayakan Pemerataan Akses Pendidikan melalui PPDB
Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terus berupaya memberikan kesempatan yang adil bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dengan sistem zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, dan jalur prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemendikbud-Ristek ingin memberikan kesempatan yang adil bagi peserta didik dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghalang.
"Penggunaan alamat domisili atau tempat tinggal dari perspektif berkeadilan ditujukan untuk menghindari penggunaan kriteria yang secara sistematis merugikan kelompok tertentu. Dengan demikian, probabilitas calon peserta didik keluarga kurang mampu sama besarnya dengan anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Tentunya semua ini akan berjalan dengan baik jika tidak dikombinasikan dengan kriteria prestasi, dan tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya,” ujar Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud-Ristej, Muhammad Hasbi, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (1/7).
Berbicara tentang pemerataan akses dan kualitas pendidikan, Hasbi menegaskan bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini telah melewati proses evaluasi yang dilakukan atas hasil PPDB di tahun sebelumnya.
Baca juga : Gotong Royong Tingkatkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan melalui PPDB
“Pada PPDB 2024, Kemendikbudristek mendorong dan mengawal Pemerintah Daerah untuk menyelaraskan petunjuk teknis, memetakan sebaran sekolah, memetakan jumlah calon peserta didik, dan memetakan daya tampung berdasarkan sebaran sekolah dan jumlah calon peserta didik,” kata Hasbi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa sejak 2022 KPK telah melakukan Survey Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan dengan tujuan memotret dan memetakan kondisi integritas dunia pendidikan di Indonesia. SPI Pendidikan mengukur pada 3 aspek, yaitu karakter peserta didik, tenaga pendidik, dan tata kelola sekolah melalui pendidikan anti korupsi.
“Melalui penilaian 3 aspek tersebut, tahun 2023, KPK menganalisis dan diperoleh nilai 73,7%, dengan artian berada di level 2 yaitu korektif. Makna tersebut menggambarkan dimensi karakter peserta didik sudah ada namun sifatnya masih parsial, tidak semua satuan pendidikan melakukan pembiasaan antikorupsi. Selain itu, baik kepala sekolah dan guru belum menjadi faktor keteladanan. Terkait tata kelola masih cukup marak terjadi tindak korupsi di sistem manajemen sekolah,” ucap Wawan.
Baca juga : Kecurangan PPDB masih Berpotensi Terjadi
DKI Jakarta Komitmen Sukseskan PPDB
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, mengatakan bahwa Pemda DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan pelaksanaan PPDB dengan selaras dan mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
“Potret implementasi PPDB di DKI Jakarta terus mengacu kepada regulasi dari Kemendikbudristek. Setiap tahunnya kami melakukan penyempurnaan kebijakan atas hasil masukan dan kritik para stakeholder melalui laman resmi dan media sosial demi PPDB yang jauh lebih baik,” ujar Purwo.
Ia menambahkan, tantangan yang terjadi pada PPDB adalah bagaimana pihaknya mengambil kebijakan untuk mengefektifkan pelaksanaan PPDB dengan mengutamakan aspek keadilan dan kualitas untuk peserta didik. "Terkait dengan jalur zonasi, kami membuat kebijakan Zona Prioritas dengan melibatkan masyarakat untuk menentukan apakah calon peserta didik pantas untuk mendaftar melalui jalur tersebut dengan menyesuaikan karakteristik demografi DKI Jakarta,” tutup Purwo.
Purwo menjelaskan, untuk mendukung terciptanya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, beberapa bulan sebelum pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan mengundang regulator dan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kemendikbudristek, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), pemerhati pendidikan, pihak perguruan tinggi, perwakilan sekolah, serta perwakilan orangtua. (Z-11)
Terkini Lainnya
DKI Jakarta Komitmen Sukseskan PPDB
Banyak Penerima KJP Gagal Lolos PPDB, Pemprov DKI Jangan Lepas Tangan
Ingin Menjadi Anggota Polri? Simak Persyaratannya Berikut
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Citibank Serukan Pentingnya Pendidikan untuk Dukung Perekonomian
Belum Ada Laporan Insiden PDNS Berdampak pada Sistem PPDB Online
92.888 Guru Lulus Program Pendidikan Guru Penggerak
Pemerintah Indonesia Kembalikan Sembilan Kerangka Terduga Tentara Jepang pada Perang Dunia II
Disiplin Positif dan Asset-Based Thinking: Solusi Tingkatkan Kualitas Pembelajaran
Kemendikbud-Ristek Gelar Keroncong Svaranusa 2024 di Banyumas
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap