visitaaponce.com

DPR Pertanyakan Tujuh Program BRIN untuk Rakyat yang Belum Terealisasi

DPR Pertanyakan Tujuh Program BRIN untuk Rakyat yang Belum Terealisasi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN di Gedung DPR RI, Jakarta.(Ist/DPR)

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pertanyakan realisasi tujuh program Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun anggaran 2023 yang menjadi sinergitas BRIN dengan Masyarakat.

“Saya ingin mempertanyakan realisasi tujuh program yang merupakan sinergitas BRIN dengan masyarakat, seperti Barista atau Bantuan Riset Talenta Inovasi yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp160 miliar, tapi saya dapat informasi menjadi nol. Ini maksudnya bagaimana, apakah tidak terealisasi,” tanya Maman.

Pertanyaan Maman disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN serta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (19/6).

Baca juga: Periset BRIN Kembangkan Mycoprotein dari Kacang Koro

Tidak hanya itu, lanjut Maman, ada lagi beberapa program yang dalam laporannya nol seperti Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau PPBR, FUMI atau fasilitas usaha mikro berbasis IPtek, program FIAR atau fasilitas inovasi akar rumput, Riset Indonesia Maju, Produk Inovasi.

Program MBBM Realisasi Anggarannya Rp 180 Miliar

Hanya satu program yakni MBBM atau Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab, yang dalam laporan terlihat realisasi anggarannya yakni sebesar Rp 180 Miliar.

Baca juga: Unas Gandeng BRIN Perkenalkan Metode Rames ke Peneliti dan Akademisi

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Donny Oekon itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa ketujuh program yang sudah disepakati dalam rapat anggaran tahun lalu dengan Komisi VII DPR RI tersebut, dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan itu terkena Automatic Adjustment dari Kementerian Keuangan.

Tujuh Program BRIN Belum Dijalankan

Dengan kata lain ketujuh program BRIN yang bersentuhan dengan rakyat itu terkena tanda bintang. Anggaran tercantum pada program tersebut belum dapat digunakan. Sehingga program tersebut pun belum bisa dijalankan.

Baca juga: Kolaborasi Kajian bersama BRIN, BSKDN Siap Jaring Isu Strategi Soal Pemda

Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI dalam salah satu isi kesimpulannya mendesak Kepala BRIN untuk segera mempercepat realisasi kegiatan pada tahun anggaran 2023 yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Seperti BARISTA, PPBR, FUMI, FIAR dan MBBM tadi.

Dalam kesempatan itu Komisi VII DPR RI juga meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan progres kegiatan tahun 2023 BRIN secara mendetail dan komprehensif kepada Komisi VII DPR RI. (RO/S-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat