visitaaponce.com

Gobel Sebut BPJS Kesehatan Ikut Tentukan Kesuksesan Bonus Demografi

Gobel Sebut BPJS Kesehatan Ikut Tentukan Kesuksesan Bonus Demografi
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel berdialog dengan masyarakat di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango.(MI/HO)

WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengingatkan bahwa bonus demografi merupakan modal untuk membawa sebuah bangsa menjadi bangsa besar dan menjadi bangsa maju. 

“Dan BPJS Kesehatan ikut menentukan kesuksesan bonus demografi,” kata Gobel, Sabtu (24/6).

Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan masyarakat di dua tempat berbeda, yaitu di Kabupaten Gorontalo dan di Kabupaten Bone Bolango. 

Baca juga: Biaya Pasien Covid-19 Warga Tidak Mampu Ditanggung BPJS, Gunakan Skema PBI

Acara yang diselenggaran BPJS Kesehatan itu menghadirkan Rachmat Gobel selaku wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo. Acara itu dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo Djamal Ardiansyah dan Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli. 

Djamal menyampaikan pada 2022, ada 1,8 juta pelayanan kesehatan untuk seluruh Gorontalo. Mereka dilayani 20 rumah sakit dan 158 fasilitas kesehatan tingkat pertama serta menelan biaya Rp 500 miliar. 

“Percuma banyak duit atau banyak aset jika orangnya pada sakit,” kata Gobel. 

Baca juga: Jadi Endemi, BPJS Kesehatan Tegaskan Tetap Tanggung Pengobatan Covid-19

Menurutnya, sebuah bangsa jika masyarakatnya sakit dan negara tidak bisa menjamin kesehatan masyarakatnya akan terperosok kembali ke dalam ketertinggalan dan kemiskinan. Padahal, katanya, bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah. 

Bonus demografi di Indonesia akan berakhir pada sekitar pertengahan ]2030-an. Karena itu, Indonesia sedang berkejaran dengan waktu memanfaatkan situasi bonus demografi tersebut. 

Bonus demografi adalah suatu keadaan sebuah masyarakat yang jumlah penduduk usia produktifnya lebih besar daripada jumlah penduduk usia kurang produktifnya. 

Setelah pertengahan 2030-an, jumlah penduduk usia kurang produktif mulai bertambah melampaui jumlah penduduk usia produktif.

Gobel juga mengingatkan kesuksesan memanfaatkan situasi bonus demografi tersebut bukan terletak pada kehadiran negara di kalangan elite dan perkotaan, tapi pada kemampuan menghadirkan negara di tingkat bawah dan perdesaan. 

“Kaum elite dan perkotaan biasanya lebih mampu mengurus dirinya sendiri dan juga lebih terjangkau, misalnya oleh penjaminan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Sebaliknya di tingkat bawah dan perdesaan, justru butuh afirmasi dari negara dalam hal penjaminan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Karena itu, kesuksesan dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut terletak di desa dan di masyarakat bawah,” katanya.

Karena itu, kata Gobel, ia hadir dalam dialog yang diselenggaran BPJS Kesehatan tersebut untuk mengecek apakah masyarakat di bawah dan di perdesaan mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. 

“Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan amanat undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang tentan BPJS. Saya sebagai wakil rakyat harus mengecek di lapangan,” katanya. 

Gobel mengatakan, “Negara harus hadir dan harus menjamin rakyatnya terlayani dan sehat.”

Gobel mengatakan, kunci sukses pembangunan terletak pada kualitas sumberdaya manusia. 

“Sedangkan kualitas sumberdaya manusia diukur dari kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas literasi serta kualitas pendidikan,” katanya. 

Karena itu, sebagai wakil rakyat Gorontalo ia fokus dalam masalah kualitas sumber daya manusia. 

“Semuanya berangkat dari nawaitu, dari niat untuk melayani masyarakat agar terentas dari kemiskinan serta melaksanakan politik pembangunan dan politik kemakmuran,” katanya.

Dalam dialog tersebut terungkap pada umumnya masyarakat mengaku puas dengan BPJS Kesehatan. Namun, di antara mereka ada yang mengeluhkan masalah pelayanan di rumah sakit yang masih belum baik dan ketersediaan obat yang tidak selalu ada. 

Mereka juga ada yang mengadukan kepesertaannya dinonaktifkan, yaitu peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah. Ada juga yang mengeluh setelah pandemi covid-19 tak sanggup lagi menjadi peserta mandiri. (RO/Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat