Banyak Permasalahan di PPDB, Kemendikbudristek Minta Pemda Koordinasi dengan Disdukcapil
![Banyak Permasalahan di PPDB, Kemendikbudristek Minta Pemda Koordinasi dengan Disdukcapil](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/07/e37fd0d12ca1c92b46c0a5a0bbf6fb54.jpg)
KELUHAN mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak dilontarkan masyarakat. Diantaranya terkait adanya proses jual beli Kartu Keluarga (KK) dan persoalan zonasi. Bupati Karawang juga sempat menyebut ada sekolah yang melakukan permainan nilai sekian juta rupiah untuk masuk sistem zonasi.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril menjelaskan, sebenarnya PPDB dibentuk dengan tujuan membentuk sebuah tatanan sistem pendidikan solid, berkeadilan, merata kualitas yang diakses peserta didik.
"Jalur zonasi misalnya bisa mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan akses bagi keluarga ekonomi yang tidak mampu," ucapnya saat RDP dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/7).
Baca juga : Kemendikbud-Ristek akan Evaluasi Sistem Zonasi PPDB
Saat PPDB dibuka, Iwan menyebut terjadi ruang perjumpaan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama terlibat dalam proses pendidikan yang memperkaya proses pendidikan di Indonesia sendiri.
"Dengan terbentuknya komunitas yang lebih erat kita ingin mendorong dalam proses pembelajaran," harap dia.
Baca juga : Kualitas Sekolah Amburadul Jadi Penyebab Kacaunya Sistem Zonasi PPDB
"Kita ingin sebisa mungkin semakin banyak akses sekolah untuk proses yang lebih baik untuk anak-anak. Sehingga ketika anak-anak meninggalkan sekolah mereka akan menjadi jauh lebih baik dan menjadi SDM yang baik," tambahnya.
Adanya berbagai masalah di jalur zonasi PPDB, Iwan berharap pemerintah daerah (pemda) dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menganalisis calon peserta didik baru dan daya tampung serta validasi KK.
"PPDB ini juga diharapkan bisa memberikan perbaikan sistem integrasi data dari dukcapil dengan data lainnya sehingga sekolah mendapatkan data yang terverifikasi dsn tervalidasi," ungkapnya.
Iwan berharap inspektorat di daerah bisa melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi menggunakan KK.
"Kita harap inspektorat daerah menjalankan fungsi pengawasan dan tindakan jika ada yang melanggar," papar Iwan.
Selain itu, penting untuk menjaga komitmen bersama antar seluruh pemimpin daerah, LSM, tokoh masyarakat agar melaksanakan PPDB tanpa tekanan, bebas KKN, dan juga berdasarkan kesepakatan pakta integritas bersama.
"Mengatasi kasus pemalsuan KK yang terjadi belakangan adalah perlu ada verifikasi-validasi dokumen yang diserahkan dengan melibatkan Dinsos," ungkapnya.
Selain itu, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menilai pemda tidak melihat prinsip dasar PPDB, sehingga banyak menemukan temuan-temuan tersebut.
"Kami melihat juga bahwa kurangnya pengawasan dari inspektorat daerah, dan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami dan pelanggaran atas suatu regulasi terjadi karena lemahnya pengawasan," tukasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Fraksi PKB Andi Muawiyah Ramly menyebut bahwa pergantian menteri tidak mengubah situasi yang ada di dunia pendidikan.
"Kita tidak bisa menyerahkan ini kepada inspektorat karena ini merupakan sistem dan sistem ini berulang setiap tahun," tegasnya.
Ia berharap Kemendikbudristek mencari solusi yang lebih baik atas adanya ketidakadilan yang terus berulang dengan adanya PPDB seperti ini. (Z-5)
Terkini Lainnya
4 Hal Penting untuk Cegah Kecurangan PPDB, Termasuk Pungli
Puluhan Orang Tua Murid Keluhkan Buruknya Layanan Informasi PPDB di Disdik Kota Depok
PPDB 2023 Diwarnai Masalah, Pemerintah Perlu Evaluasi
Class Action PPDB, Sejumlah Orang Tua Berencana Gugat ke PTUN
Menko PMK: Zonasi PPDB Cegah Kastanisasi Sekolah
PPDB 2023 SMA Depok Dibuka Pekan Depan, Cek Jadwal dan Syaratnya
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII Gelar Kumpul Komunitas Karawo
PDNS Diserang, Kemendikbudristek Jamin Data Penerima KIP Kuliah Aman
Gerakan Sekolah Sehat Tingkatkan Edukasi Sampah Plastik
Pemerintah Tak Henti Dorong Terwujudnya PPDB yang Objektif, Akuntabel, dan Transparan
Jaga Semangat Inklusivitas dan Berkeadilan Sekolah Melalui PPDB
Hilmar Farid: Menjaga Peradaban Melalui Kerja Kebudayaan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap