Tugas DPR tidak Sekadar Bentuk Panja, Pengamat Pastikan Tindak Lanjut Pembenahan Sistem PPDB
![Tugas DPR tidak Sekadar Bentuk Panja, Pengamat: Pastikan Tindak Lanjut Pembenahan Sistem PPDB](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/07/86e8a872935c98f5c700d87d8905e33e.jpg)
PENGAMAT kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menyampaikan apresiasi atas niat baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Namun, Cecep mengingatkan bahwa tugas DPR tidak hanya sebatas membentuk panja dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Ia mengatakan tugas DPR harus benar-benar memastikan rekomendasi dan masukan itu dilaksanakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu juga menyarankan sebaiknya jika Komisi X DPR RI ingin membentuk panja harus ada ketegasan dari legislator untuk membuat kesepakatan yang sifatnya mengikat denga
Baca juga : Menteri Nadiem Diminta Amankan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi
“Kalau saya melihatnya panja itu langkah awal dan harus ditindaklanjuti sampai agreement (kesepakatan) dengan kementerian, karena eksekusinya tetap di kementerian, bukan di panja. Jadi bersama kementerian disisir persoalan pokoknya apa, alternatif atau solusi apa yang akan ditawarkan untuk tahun-tahun ke depan? Termasuk juga DPR harus konsisten apakah persoalan PPDB itu ranahnya harus diatur oleh pusat dan daerah? Atau diserahkan saja ke daerah tetapi pusat menjadi tim pemantau, pengawas, evaluator dan memfasilitasi fasilitator,” ujar Cecep kepada Media Indonesia, Rabu (26/7).
“Kalau pun ada aturan dari pusat, sebatas aturan turunan yang sifatnya umum. Selebihnya serahkan saja ke daerah apakah PPDB ini mau zonasi, prestasi, mau jalur afirmasi, apa pun dan bagaimana pun formulasinya serahkan ke daerah. Itu yang harus didorong oleh DPR,” tambahnya.
Cecep juga menyampaikan dalam panitia kerja yang akan dibentuk perlu melibatkan para ahli seperti pakar pendidikan untuk menjadi bagian dari panja tersebut. Bukan hanya sekadar meminta masukan, lalu proses perumusan dan penentuan kebijakan hanya dibicarakan antara internal DPR dan pemerintah.
Baca juga : Komisi X DPR RI Minta Kemendikbud Ristek Buat Satgas PPDB
“Lalu panja itu kalau bisa juga established, tidak selesai sebatas tahun anggaran sidang. Biasanya kalau anggaran sidang selesai, panjanya selesai juga kan. Panja itu harus berkesinambungan. Sampai tahun berikutnya pun panja ini harus memantau ketika Kemendikbud-Ristek membuat regulasi baru, kab/kota dan provinsi membuat regulasi baru, itu panja juga harus bergerak. Bagaimana caranya panja ini bisa mengikat kementerian dan institusi terkait,” jelasnya.
Selama bertahun-tahun kisruh PPDB tak kunjung selesai, kata Cecep, karena selama ini DPR hanya memberikan rekomendasi yang tidak mengikat kementerian. Sehingga, jika panja yang akan dibentuk nanti hanya akan dibuat seperti yang sudah ada sebelumnya, polemik di sistem PPDB juga tidak akan pernah terselesaikan.
“Itulah kelemahan panja itu ya, menurut saya. Kalau ingin agak relatif memiliki kekuatan, dibuat kesepakatan dengan pemerintah. Pemerintah juga mesti menerima dan akan dilaksanakan masukan-masukannya. Pokoknya mesti ada agreement, follow up jelas, sampai jadi regulasi berikutnya panja tidak berakhir di situ. Dia harus terus mengawal sampai tahun-tahun berikutnya. Kalau Kemendikbud tidak melaksanakan masukan-masukannya, ya bisa kita protes lagi melalui pokja itu,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Terkini Lainnya
Diretasnya PDN Disebut Timbulkan Kerugian Keamanan, Ekonomi, hingga Kesehatan
Dianugerahi Kartini Award, Puan Tekankan Pentingnya Woman Support Woman
Penimbangan Nasional Serentak Diharapkan Capai 95% Anak untuk Deteksi Stunting
ICW Yakin Kasus Suap PAW Bukan Cuma Melibatkan
DPR Desak Pemerintah Dirikan Pusat Krisis untuk Tangani Peretasan PDNS
BSSN Anggap tak Ada Pencadangan Data Akibat Tata Kelola, Komisi I DPR RI: Itu Kebodohan
Gerakan Sekolah Sehat Tingkatkan Edukasi Sampah Plastik
Pemerintah Tak Henti Dorong Terwujudnya PPDB yang Objektif, Akuntabel, dan Transparan
Jaga Semangat Inklusivitas dan Berkeadilan Sekolah Melalui PPDB
Hilmar Farid: Menjaga Peradaban Melalui Kerja Kebudayaan
Telusuri Jejak Peradaban melalui Cerita Citarum
Dunia Usaha dan Industri Perlu Serap Tenaga Kerja Lulusan Vokasi
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap