visitaaponce.com

BIAYA Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini yang mencapai angka Rp98 juta per orang untuk haji reguler.

Menurut Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj biaya ini akan terus beranjak naik dengan berbagi macam kalkulasi misalnya persoalan inflasi, tambahan komponen biaya pesawat, biaya yang harus dikeluarkan di Arab Saudi.

"Saya memprediksi tahun depan biaya haji bisa menyentuh Rp100 juta per orang untuk reguler atau bisa lebih," ucap Mustolih saat dihubungi pada Minggu (6/8).

Baca juga: 77 Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat, 1 Jemaah Belum Ditemukan

Hal ini menurut Mustolih harus bisa diantisipasi oleh Kemenag dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bagaimana kemudian biaya haji itu bisa ditekan sehingga tidak memberatkan jemaah.

"Kita sangat berharap pada BPKH di mana subsidi dana haji juga jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar juga merugikan jemaah haji yang menunggu bertahun-tahun, khususnya yang sudah menunggu diatas 20-40 tahun," ujarnya.

Baca juga: Jemaah Haji Dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan, Ini Ketentuannya

Dengan adanya pengumuman kuota yang sudah disampaikan Kementerian Haji Arab Saudi yang akan memberikan kuota 221.000 kepada Indonesia, ini harus segera dibahas untuk dilakukan pembahasan lebih awal.

"Sehingga Keppres BPIH itu tidak seperti tahun kemarin yang sangat mepet diterbitkan setelah Idul Fitri, biasanya diterbitkan pertengahan Ramadan sudah keluar. Sehingga mereka (jemaah) yang harusnya berkesempatan kemudian karena kendala serta waktu yang mepet mereka tidak bisa melakukan pelunasan," ungkap dia.

Ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk biaya penetapan haji agar lebih longgar, terutama misalnya pembahasan di DPR hingga keluarnya Keppres yang melegitimasi atau mensahkan kesepakatan DPR dan Menag melalui rapat-rapat di DPR supaya tidak berkepanjangan

Menurutnya, waktu yang paling cocok untuk penyampaian biaya ibadah Haji adalah saat jeda antara terbitnya Keppres dan pelunasan biaya ibadah Haji.

"Saya berharap misalnya biaya penyelenggaran ibadah haji sudah diumumkan sebelum bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan bisa memberikan kesempatan jemaah untuk melunasi. Saya mengusulkan jadi awal Ramadan sampai dengan satu Syawal sudah selesai proses pelunasan," paparnya.

Sehingga menurutnya nanti pada satu Syawal atau memasuki momen setelah Idul Fitri, tidak ada lagi urusan birokrasi-birokrasi pembayaran.

Ketika kemudian jemaah lebih longgar diberikan kesempatan, maka menurut Mustolih, Kemenag bisa mempunyai waktu yang banyak untuk mempersiapkan lebih dini soal hal teknis seperti paspor, dokumen, seragam serta petugas haji.

"Satu hal terkait dengan petugas haji, dari sebelum penyelenggaraan ibadah haji 1444H saya mengusulkan agar petugas khusus dari Kemensos yang mereka terbiasa mengurus lansia," pungkasnya.

Hal itu menurutnya penting apalagi tema Haji Ramah Lansia akan dipertahankan.

"Karena kalau petugas-petugas yang diberikan briefing yang kemudian mereka hari-hari nya tidak mengurusi bertugas melayani jemaah lansia tentu mereka akan mengalami kendala, tapi hal-hal yang sifatnya teknis dan pengamanan jemaah haji lansia Kemenag perlu kerja sama dengan Kemensos," tandasnya. (Fal/Z-7)