Ombudsman Sebut Persoalan Data Bansos Masih Terjadi di Daerah
![Ombudsman Sebut Persoalan Data Bansos Masih Terjadi di Daerah](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/378ac9ccd7d561da8d8643943ab26b51.jpg)
MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran Bansos lebih dari Rp523 miliar per bulan. Hal ini didapatkan melalui ketidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama pemerintah daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa potensi kerugian negara dari bansos ini disebabkan karena sasaran yang diakibatkan oleh data yang tidak valid, tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika Menteri Sosial mengklaim bahwa datanya sekarang lebih bagus memang secara teoritis potensi kerugian negara akan jelas terkurangi. Permasalahannya berdasarkan pemantauan Ombudsman beberapa kali di beberapa provinsi yang saya alami, justru permasalahan data ini masih ada,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (6/9).
Baca juga: Dana Bansos Rp523 Miliar Selamat karena Perbaikan DTKS
Lebih lanjut, menurutnya di beberapa daerah masih terdapat banyak kasus data di mana verifikasi warga miskin masih menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan kurang responsifnya Pusdatin Kemensos untuk merevisi data yang masuk dari bawah.
“Saya sering dapat keluhan baik dari kecamatan maupun dinas di mana saat ada verifikasi perubahan data warga miskin, sering kali itu tidak direspons oleh sistem yang ada di Pusdatin Kemensos sehingga datanya tidak berubah,” ujar Hendra.
Baca juga: Mensos Risma Ungkap Ada Penerima Bansos Punya Rumah Bak Istana
Meskipun demikian, jika benar saat ini terdapat perubahan, dapat dikatakan Kemensos telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, menurutnya persoalan data ini masih belum selesai.
“Semoga ke depan sistem perbaikan data ini menjadi semakin baik sehingga inisiatif yang dilakukan kawan-kawan di desa dan kecamatan, terkait perbaikan data warga miskin dapat segera direspons, sehingga status atau pembaharuan datanya bisa lebih cepat dilakukan dan dapat digunakan sesuai pelaksanaan program tersebut,” pungkasnya. (Des/Z-7)
Terkini Lainnya
Garis Kemiskinan RI Naik Diduga Gara-gara Bansos
ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
KPK Punya Kewajiban Selesaikan Kasus Bansos Covid-19
Presiden Jokowi Diminta Bijak Soroti Kasus Korupsi
Mensos: Sistem Command Center Solusi Atasi Masalah Sosial dan Bencana
Mensos Dorong Penguatan Peran Masyarakat Hadapi Pandemi
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap