visitaaponce.com

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif terjadi belakangan ini disebabkan oleh kondisi el nino yang belum reda.

El nino diperkirakan akan mulai mereda saat memasuki musim penghujan yang diperkirakan akan berlangsung pada November 2023 sampai tahun depan.

"KLHK terus upayakan untuk mengendalikan karhutla. Satgas terus melakukan koordinasi dan terjun lapangan. Ini menunjukkan upaya evaluasi atau informasi data iklim dan cuaca dan sebaran hotspot yang kita terima langsung direspons upaya konkret agar hotspot tidak jadi firespot dan bisa ditangani. Ini akan terus dilakukan sampai masuk siaga darurat,” ungkap Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Laksmi Dhewanthi dalam Media Briefing Update Penanganan Karhutla di Kantor KLHK, Jakarta, Sabtu (7/10).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa saat ini terdapat 7 provinsi di Indonesia yang ditetapkan darurat karhutla, di antaranya Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

7.300 titik karhutla

Berdasarkan data KLHK, pada tahun ini terdapat 7.300 titik karhutla. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 1.139 titik. “Ada peningkatan. Pengaruhnya karena kekeringan dan el nino,” tuturnya.

Laksmi menambahkan, indeks standar pencemaran udara (ISPU) pada hari ini mengalami penurunan kecuali di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Gakkum, KLHK, Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa pihaknya sudah mengirimkan 220 surat peringatan terkait lokasi yang dikelola atau dimiliki korporasi sejak Januari 2023.

“Penyegelan yang kami lakukan jumlahnya 35 terkait lokasi yang dikelola atau dimiliki korporasi dan ada juga lokasi yang belum kami tahu siapa pemiliknya. Kami akan identifikasi. Di samping penyegelan, ada juga perusahaan yang teridentifikasi terjadi kebakaran berulang termasuk perusahaan asing asal Malaysia dan Singapura,” tegas Rasio.

Selain itu, menurutnya lokasi yang memiliki jumlah hotspot terbanyak terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur.

Rasio menekankan bahwa KLHK meyakini bahwa kebanyakan karhutla disebabkan oleh manusia. Maka dari itu, diperlukan penindakan hukum terkait hal ini.

“Kita tidak boleh biarkan orang yang memanfaatkan kondisi untuk mendapat keuntungan dari kondisi ini. Setelah kami berikan peringatan dan monitoring, dan akan kami lakukan penyegelan,” sambungnya.

3 Instrumen hukum karhutla

KLHK menegaskan, terdapat 3 instrumen hukum yang akan diterapkan terkait karhutla yaitu sanksi administratif, gugatan perdata dan hukum pidana.

“Ini komitmen bersama Menteri LHK, Kapolri dan Jaksa Agung untuk lakukan penegakan hukum terpadu untuk tindakan karhutla. Ini untuk menimbulkan efek jera. Akan dilakukan juga bukan hanya pidana pokok atau penjara 10 tahun dan Rp10 miliar tapi juga akan dikenakan perampasan keuntungan. Karena banyak kegiatan yang dilakukan perusahaan yang tidak menyediakan peralatan pengendalian karhutla ini kan untuk keuntungan mereka,” ucap Rasio.

Mengingat banyak lokasi terbakar bukan hanya di lingkungan konsesi tapi juga tidak diketahui kepemilikan siapa, KLHK akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN agar permasalahan ini dapat diselesaikan.

KLHK juga akan memakai 3 Undang-Undang sebagai pegangan dalam penegakan hukum terkait karhutla yakni UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan.

“Ini bisa jadi pegangan regulasi yang kita terapkan. Jadi tindakan tegas ini sama baik PMA dan PMDN. Kami akan lebih tegas lagi dibandingkan tahun sebelumnya,” ucapnya

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Thomas Nifinluri menegaskan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam menangani karhutla. Dia menegaskan tantangan ini harus menjadi perhatian bersama agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara optimal.

“Ada tantangan yang dihadapi. Pertama sense of crisis. Ada awareness yang tinggi dari pemerintah daerah terkait quick response. Jadi ini tangangan bersama. Lalu ada keterbatasan air. Ini kita bisa lihat tinggi muka tanah yang kurang di berbagai daerah. Jadi butuh langkah cepat untuk mendekatkan air sehingga pemadaman bisa cepat. Jadi bisa mengidentifikasi sumber air dan ada manajemen air untuk pindahkan air melalui pompa,” kata Thomas.

Asap Lintas Batas

Baru-baru ini, Malaysia juga menyurati Indonesia terkait kualitas udara yang memburuk di sana. Mereka menganggap bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh karhutla yang tengah masif terjadi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Laksmi Dhewanthi berdasarkan data ASEAN Specialised Meteorogical Center (ASMC) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggunakan satelit Himawari menunjukkan bahwa belum terjadi peristiwa asap lintas batas dari Indonesia ke Malaysia.

“Memang terdeteksi asap dari Sumatra Selatan sampai Kalimantan Tengah, tapi arah angin itu dari tenggara ke utara dan tidak terdeteksi asap lintas batas. Kita terus cermati hal ini. Memang ada potensi tapi sampai tadi pagi tidak ada asap lintas batas. Dalam kondisi sama di 2019, karena el nino hampir sama, periode sama ada catatan lintas batas asap. Tapi saat ini belum terjadi atau tidak terjadi pencemaran asap lintas batas,” kata Laksmi.

Dari data KLHK, pada 2015 lalu telah terjadi kejadian asap lintas batas selama 20 hari, 2016 selama 4 hari, dan 2019-2022 tidak terjadi sama sekali.

“Jadi asap lintas batas ini kita perlu bersandar pada data dan informasi yang ada. Dari ASMC dan BMKG dengan Himawari. Dengan data ini bisa kita pastikan ada atau tidak asap lintas batas. Kita lihat berbasis data,” tandasnya. (Z-4)