visitaaponce.com

STIGMA negatif, kondisi geografis dan ketidaksinkronan data serta perbedaan instrumen perhitungan menjadi penghalang sulitnya pendataan penyandang disabilitas di Indonesia. Padahal, data ini sangat penting agar para disabilitas dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan,dan jaminan sosial.

CEO & Founder Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN), Marthella Rivera Sirait menjelaskan bahwa pendataan disabilitas dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, akan tetapi instrumen yang digunakan sering kali berbeda sehingga tak terjadi sinkronisasi data.

“Sinkronisasi instrumen pendataan yang digunakan di tiap lintas kementerian ini harus diseragamkan dulu, karena ketika instrumennya sama, meskipun pengambilan data berbeda-beda maka hasil akhirnya akan match. Biasanya pemerintah menggunakan data makro dari BAPPENAS,” ujarnya pada Konferensi Pers Pesta Inklusif 2023 “Kolaborasi Pentahelix Menuju Indonesia Inklusif” di Jakarta pada Rabu (13/12).

Baca juga : Tahun ini Rumah Zakat Targetkan 1,8 Juta Penerima

Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini persentase data penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 10% dari total jumlah penduduk. Namun sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia belum terdata.

Marthella menjelaskan stigma negatif dari masyarakat yang terus ditujukan kepada penyandang disabilitas menjadi kendala dalam pendataan. Akibatnya, sebagian masyarakat menyembunyikan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas. Hal ini membuat mereka tidak terdata.

“Pada wilayah pedesaan, stigma disabilitas masih kurang baik dan dianggap sebagai aib. Pada saat ada pendataan, sehingga banyak orang tua yang memiliki anak disabilitas tidak mengungkapkan ada anggota keluarganya yang disabilitas kepada surveyor,” jelasnya.

Baca juga : BKKBN: Lansia Tangguh Bisa jadi Bonus Demografi

Bagi Marthella, dibutuhkan pendekatan partisipatif dengan menggandeng komunitas dalam melakukan pendataan. Sebab tak semua petugas bisa berkomunikasi dengan baik kepada keluarga yang masih menganggap disabilitas sebagai sebuah aib.

“Pelibatan komunitas di tingkat desa itu sangat penting, karena mereka lebih tahu cara berkomunikasi sehingga rumah tangganya mau terbuka dan mau mendata anggota keluarganya yang disabilitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Marthella menjelaskan bahwa data yang tidak lengkap membuat sebagian penyandang disabilitas tidak memiliki dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Hal tersebut berdampak pada tidak tersentuhnya penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.

Baca juga : Nadiem Dorong Peningkatan Layanan Pendidikan Luar Biasa Bagi Disabilitas

“Artinya ketika tidak terdata maka mereka luput dari berbagai akses, penyandang disabilitas pun tidak bisa mendapatkan bantuan sosial, sulit mengakses pelayanan kesehatan dan akses lainnya,” ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN) sebagai platform sosial yang menciptakan ekosistem inklusif di Indonesia akan menggelar puncak acara Pesta Inklusif pada Sabtu, (16/12) mendatang di TMII.

Event tahunan yang merupakan bagian dari perayaan Hari Disabilitas Nasional setiap 3 Desember ini diselenggarakan dalam rangka memberikan ruang berekspresi bagi penyandang disabilitas untuk saling bertemu dan mewujudkan aksesibilitas.

Baca juga : Bantu Anak Disabilitas, Pemerintah Siapkan Call Center 119

“Acara ini bertujuan untuk memberikan teman-teman panggung agar bisa berekspresi. Akan ada 7 performance disabilitas yang mengisi acara dan tahun ini secara perdana kami melakukan play gate inklusif untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak disabilitas bersama anak-anak non disabilitas untuk saling bermain, lalu belajar berbagai minat dan bakat yang terbagi dalam berbagai kelas,” jelasnya.

Kegiatan yang telah memasuki tahun ke-5 itu juga bertujuan untuk meningkatkan awareness dan interaksi publik dengan penyandang disabilitas. Karena itu dalam acara ini tidak hanya dihadiri oleh berbagai perwakilan komunitas penyandang disabilitas dan para seniman disabilitas, namun juga dihadiri oleh peserta umum dari berbagai kalangan.

Sementara itu, Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMIl) Claudia Ingkiriwang mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus mempercepat pembangunan akses sarana dan prasarana yang inklusif bagi wisatawan penyandang disabilitas. Akses inklusif itu dijelaskan meliputi penyediaan kursi roda gratis, angkutan umum gratis hingga pedestrian yang ramah disabilitas.

Baca juga : Pemerintah Diminta Tetap Fokus Optimalisasi Perbaikan Ekonomi Dalam Negeri

“Ada surat edaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyediakan pemandu yang bisa berbahasa isyarat bagi tempat wisata, nanti akan ada sertifikasinya. Tapi untuk sementara kita pakai guide assistant, untuk kedepannya bisa dipertimbangkan untuk melatih karyawan internal,” jelasnya.

Salah satu performance Disabilitas yang akan memeriahkan Pesta Inklusif 2023 yaitu Hasna Mufida. Perempuan dengan disabilitas tuli itu akan menampilkan kesenian tari. “Di panggung saya akan tampil menginterpretasi musik, kami tuli juga bisa mendengarkan musik lewat isyarat,” ujarnya.

Lebih lanjut, saat ditanya terkait perkembangan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Hasna mengatakan bahwa perkembangannya belum menunjukkan kemajuan.

“Masalah akses ini minim perkembangannya. Saat saya pergi ke tempat wisata, para tour guide banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengan disabilitas. Hal ini berbeda dengan kondisi di luar negeri yang sudah menyediakan juru bahasa isyarat sehingga saya bisa menikmati tempat wisata,” ujarnya. (Dev/Z-7)