Krisis Iklim Picu Kekerasan Anak, DPR Tegakkan Aturan
![Krisis Iklim Picu Kekerasan Anak, DPR: Tegakkan Aturan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/90c086f4e71332c3e0e2a122370833ab.jpg)
ANAK-anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Dampak dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim juga mampu mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak-anak serta menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga. Hal ini terjadi karena anak-anak memiliki karakteristik dan fungsi fisiologis yang berbeda dengan orang dewasa.
Anggota Komisi XI dan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Willy Aditya mengatakan pemerintah tidak bisa melihat permasalahan ini sebelah mata, sehingga diperlukan langkah serius dan komprehensif serta bukan hanya melihat isu krisis iklim pada tataran jargon dan sebatas ekonomis dengan membuka pasar karbon tanpa membuat peta jalan pengendalian pencemaran dan pengembalian kapasitas alam.
“Antara krisis iklim dengan kekerasan terhadap anak, keduanya bisa langsung maupun tidak langsung berhubungan. Jangan lupakan, kekerasan domestik terhadap anak meningkat seiring dengan tingkat stres keluarga yang juga meningkat akibat ketidakpastian ekonomi,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia pada Rabu (27/12).
Baca juga: Bantuan Pembiayaan Buka Peluang Sektor Usaha Tingkatkan Investasi Hijau
Willy mengatakan isu terkait pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan akibat krisis iklim merupakan wacana yang baru bagi pemerintah Indonesia sehingga komitmen tersebut harus terus dibangun. Namun, lanjut Willy, pihaknya terus mengedepankan berbagai peraturan yang pro terhadap perlindungan anak dan perempuan.
“Saya pernah memimpin badan legislasi membahas kekerasan seksual terhadap anak dan berhasil membentuk UU TPKS. Kedepan masih ada RUU PPRT yang juga mewacanakan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor pekerjaan domestik. Di banyak undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya juga perlindungan anak terus menjadi konsern bersama,” ujarnya.
Baca juga: Wapres Sebut Masalah Lingkungan Perlu Diselesaikan dengan Saksama
Willy mengatakan pemerintah harus menegakkan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mencegah dan menangani dampak krisis iklim terhadap anak agar krisis iklim tidak menambah korban kekerasan anak di dalam keluarga.
“Tegakkan UU Perlindungan Anak sebagai langkah tegas menghukum pelaku kekerasan terhadap anak. Langkah itu harus dibarengi dengan adanya bantuan bagi keluarga Indonesia yang terancam kemiskinan dan dampak perubahan iklim,” ujarnya.
Salah satu bentuk bantuan yang harus disediakan pemerintah yaitu, lanjut Willy yaitu dengan menyediakan layanan-layanan kesehatan, sistem perlindungan sosial yang memadai agar pencegahan kekerasan terhadap anak akibat perubahan iklim menjadi efektif hingga ke struktur pemerintahan terendah di desa.
Namun yang terpenting ungkap Willy, seluruh masyarakat harus terus menyuarakan dampak iklim ini terhadap dampak kesejahteraan anak agar pengusulan RUU tentang Pengelolaan Perubahan iklim, RUU Konservasi SDAE, dan RUU Pengelolaan SDA yang sudah masuk daftar panjang Prolegnas 2020-2024 bisa dilanjutkan secara komprehensif. (Dev/Z-7)
Terkini Lainnya
89% Program Lembaga Filantropi sudah Selaras dengan SDGs
Edukasi Siswa SD Mengenal Keanekaragaman Hayati
Hadapi Krisis Perubahan Iklim, BMKG Bekali Petani Milenial dengan Sekolah Lapang Iklim di Imogiri Yogyakarta
Upaya Adaptif Mengatasi Perubahan Iklim
BMKG: Fenomena Tingginya Suhu Perkotaan Harus segera Ditangani
Peluncuran Aliansi Kolibri Jadi Upaya Nyata Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian
Mengakhiri Greenwashing, dari Label Hijau ke Meja Hijau
Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Atasi Pencemaran dan Pulihkan Lingkungan
Terumbu Karang Australia Dilanda Pemutihan Terparah dalam Sejarah
Putusan PN Jepara di Kasus Aktivis Lingkungan Daniel Frits Maurits Dinilai Melanggar HAM
Jaksa Telusuri Aliran Harta Harvey Moeis ke Sandra Dewi
Melalui Talkshow, Perkumpulan Telapak Gali Dilema Nikel di Indonesia
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap