visitaaponce.com

CENTER for Strategic and International Studies (CSIS) dalam studi terbarunya mengemukakan bahwa dampak dari pendidikan anak usia dini (PAUD) di masyarakat masih terbatas. Salah satunya karena sebagian besar PAUD di berbagai daerah Indonesia masih berbayar.

Pasalnya, sebagian besar PAUD masih diselenggarakan oleh swasta. Masih sedikit sekali PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bebas biaya.

Wakil Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Medelina Hendytio menyebut hal itu menjadi kesulitan bagi kelompok rumah tangga yang tidak mampu mengirim anak-anak mereka ke PAUD yang berbayar.

Baca juga : Berikan Anak Pendidikan Antikekerasan sejak Usia Balita

Selain itu, adanya keterbatasan akses PAUD terutama di daerah-daerah Indonesia timur. "Karena memang (PAUD) ini masih banyak berada di Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat dan sangat bias perkotaan. Dari 82.000 desa, masih ada 20.000 yang tidak mempunyai PAUD," ungkap Medelina dalam acara diskusi pendidikan yang diselenggarakan Tanoto Foundation di Jakarta, Selasa (19/3).

Ia mengatakan bahwa dana desa sebetulnya bisa dimanfaatkan juga agar tiap desa membangun PAUD.

"Tetapi sayangnya belum ada yang ke arah sana. Jadi mungkin ke depan di dalam rekomendasi kita juga bisa mendorong bahwa dana desa tidak hanya untuk membangun spot foto untuk menarik pariwisata di desa, tetapi juga untuk PAUD," tegasnya.

Baca juga : Himpaudi: PAUD Jadi Fondasi Pencegahan Antikorupsi

PR lain adalah bahwa PAUD kurang memperhatikan konteks lokal. Medelina mengatakan saat in pada PAUD berlaku standar akreditasi tanpa memperhatikan konteks lokal dan partisipasi yang muncul akibat desentralisasi.

"Jadi misalnya belum dimanfaatkan penggunaan bahasa-bahasa lokal dalam PAUD atau penggunaan konteks dan wisdom lokal dalam PAUD. Jadi struktur kurikulum dan lain sebagainya masih sangat terpusat dan ini yang perlu didorong oleh pemerintah pusat," jelasnya.

PAUD Belum Inklusif

Baca juga : Lebih dari 200 Ribu Pendidik PAUD Bakal Diakui sebagai Guru di RUU Sisdiknas

Dalam implementasi kebijakan, PAUD juga dinilai belum inklusif gender dan disabilitas. Ia mencontohkan, perempuan lebih didorong untuk berpartisipasi sebagai pengajar PAUD.

"Ini bagus, ibu-ibu diminta untuk mengajar di PAUD, tapi kenapa bapak-bapak tidak juga didorong? Karena anggapan bahwa anak lebih dekat dengan ibu. Ini kan sekarang sudah dikoreksi, anak lebih dekat ke bapak dan ibunya," katanya.

Dari segi kurikulum, lanjut Medelina, kurang sensitif pada perbedaan kebutuhan anak-anak yang tinggal di wilayah barat dan timur Indonesia. "Jadi keberagaman atau kekayaan dalam kurikulum PAUD ini perlu mendapat perhatian karena ini menjadi dasar pendidikan, pengenalan pertama dari anak-anak," katanya.

Baca juga : Dampak Penyaluran BOSP 2024 Lebih Awal Buat Satuan Pendidikan Tidak Lagi Terbebani

Ditemui usai acara, Widyaprada Ahli Utama di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Bernard Purba mengamini temuan CSIC tersebut. Menurutnya, Kemendikbudristek masih memiliki keterbatasan memenuhi kebutuhan PAUD di Indonesia yang sangat luas.

"Jadi temuannya benar, bahwa belum setiap desa mempunyai PAUD. Padahal salah satu program prioritas Kemendikbud itu fokus untuk mendidik anak-anak usia dini. Harapannya semua yang berusia sekolah setingkat PAUD itu harusnya masuk. Tapi ya itu keterbatasan kita," katanya kepada Media Indonesia.

Untuk PAUD negeri, Bernard mengatakan bahwa saat ini baru berada di ibu kota provinsi dan lebih banyak di kota-kota besar.

"Inilah yang menjadi tugas kita. Sangat bagus misalnya visi-misi para calon presiden untuk membuat satu desa satu PAUD. Idealnya kan seperti itu. Mudah-mudahan bisa terpenuhi," ungkapnya.

(Z-9)