visitaaponce.com

DALAM beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan guru honorer. Tercatat lebih dari 500 ribu guru honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan upaya penuntasan masalah guru honorer di Indonesia itu, diapresiasi organisasi guru dunia Education International yang berbasis di Brussel. Mereka selama ini bersuara tentang nasib guru lewat kampanye Voice Global Teacher. 

"Hasil kajian mereka, terjadi kekurangan guru sebanyak 4 juta orang. Mereka mengapresiasi upaya Indonesia mengangkat guru honorer," kata Unifah di kantornya pada Jumat (5/4) malam. Dia menjelaskan PGRI selama ini bersuara keras untuk urusan nasib guru honorer. Para guru honorer itu harus mendapatkan kepastian status hukum dalam bekerja.  

Baca juga : Jelang Lebaran, Guru Honorer Hanya Bisa Gigit Jari Bayangkan Adanya THR

Unifah mengatakan yang bisa mengangkat guru honorer jadi ASN PPPK itu adalah pemerintah atau negara. Sebagai organisasi profesi, PGRI hanya bisa mendorong pemerintah untuk menyelesaikan urusan guru honorer. Selama ini kerap muncul di pemberitaan, guru honorer mendapatkan gaji bulanan yang jauh dari kata layak.  

"Idealnya guru honorer yang diangkat jadi ASN sekitar satu juta orang," katanya. Tetapi dengan kemampuan fiskal negara, saat ini guru honorer yang sudah diangkat jadi ASN PPPK berjumlah 500 ribu orang lebih. Dia berharap kebijakan penuntasan pengangkatan guru honorer itu tetap dilanjutkan. 

Pada kesempatan itu, Unifah juga menyampaikan aspirasi lain ke pemerintah Indonesia. Yaitu tidak menarik guru honorer yang sudah diangkat jadi ASN PPPK ke sekolah negeri. Padahal sebelumnya mereka mengajar di sekolah swasta. "Nanti sekolah swasta kekurangan guru," jelasnya.  

Unifah mengatakan sudah banyak lembaga yang bersuara atas kebijakan itu. Diantaranya adalah Muhammadiyah yang memiliki banyak sekolah. Dia menegaskan yang bersekolah di sekolah swasta itu juga anak-anak bangsa. Sehingga pemerintah perlu ikut memperhatikan mereka. Dengan mengembalikan guru ASN PPPK ke sekolah asalnya, dia anggap sebagai wujud hadirnya pemerintah untuk sekolah swasta. (Z-8)