visitaaponce.com

SINERGI dalam tata kelola air di Indonesia dinilai penting. Ini mesti melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk mendukung sumber daya esensial berkelanjutan itu.

"Yang paling penting itu ialah kolaborasi. Jangan sampai pemerintah menjalankan program sendiri, swasta jalan sendiri. Jadi harus ada satu kolaborasi untuk membangun infrastruktur bersama-sama," kata Presiden Direktur Ecolab Evan Jayawiyanto di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (28/5).

Menurut dia, pelaku industri sudah memiliki kesadaran mengurangi penggunaan air. Pasalnya, jika sektor itu menyerap air dalam jumlah yang besar, ini memengaruhi proses bisnis alias biaya yang besar.

Baca juga : Di WWF Bali 2024, Pemprov Jateng Teken Kerja Sama dengan UNESCO-IHE Institute for Water Education

Ia memberi contoh industri perhotelan memanfaatkan teknologi dan solusi untuk efisiensi air. Soalnya, diperkirakan biaya operasional paling besar teralokasi untuk kebutuhan air bersih dan energi.

Dengan efisiensi air dan energi, dampak negatif dari emisi karbon juga bisa dikurangi sekaligus menurunkan biaya operasional. Selain itu, ketersediaan air dunia yang diperkirakan berkurang hingga 56% pada 2030 oleh organisasi penelitian World Resources Institute juga menjadi pengingat untuk hemat penggunaan air.

Sedangkan dari sisi pemerintah, sinergi dapat dilakukan salah satunya melalui regulasi yang lebih ketat dan memberikan panduan kepada industri soal tata kelola air lebih baik. Untuk itu, ia mengusulkan regulasi dari pemerintah terus dijaga dan diperketat terutama terkait pemakaian air, pengolahan, dan daur ulang
menjadi air bersih.

Baca juga : Antisipasi Kemarau, Pemerintah Diminta Prioritaskan Revitalisasi Hulu Irigasi untuk Lahan Sawah

Kemudian, memperbanyak edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya air bersih. "Nanti dari situ bergerak, akan ada intervensi untuk investasi infrastruktur lebih bagus lagi untuk meningkatkan pengelolaan air bersih di Indonesia," imbuh Evan.

Investasi, kata dia, bisa juga datang dari pihak swasta atau kolaborasi dengan pemerintah di antaranya untuk penyaringan, pemurnian, dan penyulingan air. Berdasarkan studi Ecolab bertajuk, Ecolab Watermark Study 2023 yang dilaksanakan di Indonesia, dua dari lima responden Indonesia percaya bahwa upaya menjaga agar air tetap bersih/aman ialah prioritas untuk mencapai berkelanjutan.

Tanggung jawab pendanaan sebagian besar berada pada pemerintah/produsen, tetapi juga menempatkan sebagian pada LSM untuk mendukung konservasi air secara finansial. "Mereka juga memiliki pandangan serupa bahwa sumber pendanaan konservasi seharusnya melalui investasi pemerintah/bisnis dan bisnis menghadapi denda," demikian dikutip dari Ecolab Watermark Study.

Baca juga : Pakar Indonesia dan Australia Bergabung dengan Pemerintah dan Sektor Swasta Bahas Dekarbonisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Nasional Luhut Binsar Panjaitan berkomitmen mewujudkan tata kelola air Indonesia yang terpadu dan berkelanjutan. Luhut mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak sangat diperlukan untuk terus menjaga keberlangsungan sumber daya air di tanah air.

Alasannya, tantangan maupun permasalahan sumber daya air dunia juga semakin kompleks. Ia memberikan contoh perubahan iklim yang dampaknya semakin terasa dan terus meluas serta meningkatnya konflik kepentingan akibat semakin berkurangnya ketersediaan air yang dapat diakses, baik secara kuantitas maupun kualitas.

"Sumber daya air berkelanjutan menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi unsur nonpemerintah juga harus saling bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama demi keberlangsungan sumber daya air di Indonesia," ucap Luhut. (Ant/Z-2)