visitaaponce.com

Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tunda Program Tapera di 2027

Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tunda Program Tapera di 2027
Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

KETUA Komisi V DPR RI Lasarus secara tegas meminta pemerintah untuk menunda program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk karyawan swasta di 2027. Kebijakan tersebut mendapat protes dan penolakan dari masyarakat luas, termasuk dari Komisi V DPR RI.

"Dari awal ketika dikeluarkan PP tentang Tapera ini, langsung menerima reaksi keras dari banyak kalangan. Kami sudah meminta supaya penerapanya untuk ditunda (di 2027)," ujar Lasarus kepada Media Indonesia, Sabtu (8/6).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, upah karyawan swasta atau buruh akan dipangkas 3% tiap bulannya untuk tabungan perumahan. Rincian pemotongan 3% itu dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja. Hal ini dianggap Lasarus memberatkan finansial karyawan swasta atau buruh.

Baca juga : Soal Tapera, Menteri PU-Pera Tunggu Usulan dan Arahan DPR RI

"Tentu ini memberatkan, oleh karenanya mendapat penolakan luas dari semua pihak," kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Lasarus menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar agenda rapat khusus terkait ketentuan iuran Tapera. Ini dikatakan dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6)

“Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai. Kami akan buat agenda khusus untuk Tapera supaya nanti tuntas (pembahasannya). Karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan,” ucapnya.

Baca juga : Menteri PU-Pera: Tapera Mungkin Diundur Jika Ada Usulan DPR-MPR

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan penundaan iuran Tapera bila ada usulan dari DPR RI-MPR RI.

"Jika ada usulan, terutama dari DPR atau ketua MPR untuk menunda, saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan dan kami akan mengikuti," terangnya.

Basuki pun menyampaikan penyesalan dan ketidakdugaannya terhadap kemarahan masyarakat dan berbagai pihak terkait Tapera.

"Dengan adanya kemarahan terhadap Tapera ini, saya sangat menyesal. Saya tidak menyangka," pungkasnya. (Ins/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat