visitaaponce.com

PROVINSI Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tuan rumah Forum South-South Knowledge Exchange (SSKE) pada 23-29 Mei 2024. Pertemuan negara-negara pemilik hutan tropis dunia yang beranggotakan Indonesia, Brazil dan Kongo itu dipusatkan di Balikpapan.

Dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mempresentasikan strategi provinsi atau subnasional dalam Satuan Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan atau Governor’s Climate Forests Task Force (GCF Task Force).

Akmal menuturkan pemerintah memiliki berbagai regulasi dan program untuk menekan laju deforestasi dan mendorong konservasi. Komitmen ini pun diyakini tidak akan menemui hasil maksimal tanpa kemitraan yang kuat dan kolaboratif dari semua elemen pemerintah dan masyarakat. Implementasi upaya pencegahan degradasi hutan dan deforestasi itu juga memerlukan dukungan serius sektor swasta.

Baca juga : Kayu dan Bambu Lokal Bersertifikasi FSC Solusi Masalah Iklim

Akmal menyatakan Kaltim merupakan provinsi yang memiliki tingkat kepedulian dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan. Kaltim, kata ia, juga serius mencegah laju perubahan iklim ekstrem.

"Satu-satunya provinsi yang membuat peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon adalah Kalimantan Timur," kata Akmal melalui keterangannya, Minggu (2/6).

Komitmen dan kebijakan Kaltim ini diharapkan bisa menjadi pelopor bagi provinsi atau subnasional lain di dunia, sekaligus menggugah semua pihak bahwa menjaga hutan dan mengurangi emisi bukan semata tugas pemerintah.

Baca juga : AS Resmi Dukung Pengelolaan Hutan dan Tata Guna Lahan Indonesia

Akmal menjelaskan Forum South-South Knowledge Exchange di Kota Balikpapan ini diikuti 43 negara partisipan. Menurut Akmal, setiap negara memiliki kiat dan caranya sendiri dalam upaya penyelamatan hutan masing-masing. Saat ini World Bank baru memfasilitasi tiga negara yakni Indonesia, Brazil dan Kongo. Dia berharap ke depan akan lebih banyak negara yang difasilitasi.

"Berbagi pengetahuan seharusnya tidak hanya dengan tiga atau empat negara. Karena tidak semua kondisi daerah sama," tandasnya.

Saat ini World Bank memfasilitasi tiga negara. Indonesia diwakili Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi. Sementara Brazil diwakili Negara Bagian Amazon. Sedangkan Negara Demokratik Kongo diwakili Provinsi Mato Grosso.

Baca juga : Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Harus Paham Regulasi Nilai Ekonomi Karbon

"Kita sangat berharap World Bank bisa lebih membuka knowledge exchange dari negara-negara partisipan, selain tiga negara SSKE ini," harapnya.

Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun menjelaskan South-South Knowledge Exchange menggabungkan tiga negara hutan hujan tropis terbesar, sekaligus menjadi platform para pembuat kebijakan, pakar dan masyarakat.

"Bank Dunia juga membawa masyarakat global. Dalam platform ini kita berusaha mengatasi masalah yang dihadapi negara-negara hutan hujan tropis," jelasnya.

Baca juga : BMKG Ungkap Penyebab Perburukan Kondisi Iklim Dunia

Franka Braun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kaltim atas seluruh kinerja yang telah dikontribusikan untuk penyelamatan bumi dan dunia.

"Banyak kemajuan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pengelolaan hutan dari deforestasi dan pengurangan emisi karbon. Ini adalah kepentingan bersama menjaga kemajuan dan langkah baik ini," puji Franka Braun.

Franka mengatakan Kaltim bersama lima pemerintah daerah lainnya menjadi garis terdepan menjaga hutan dan memastikan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan bisa sejahtera.

"Forum ini adalah forum kemitraan untuk mendapatkan perhatian global dan sektor swasta harus terlibat menjaga ekosistem ini," harapnya. (Z-8)