visitaaponce.com

PARTAI Reformis sayap kiri Kosovo menang telak dalam pemilihan parlemen, Senin (15/2). Hal ini memberi mereka mandat untuk perubahan dari mereka (pemilih) yang muak dengan kemapanan politik.

Menurut komisi pemilihan, partai oposisi Vetevendosje (Penentuan Nasib Sendiri) meraih sekitar 48% suara dalam jajak pendapat cepat pada Minggu (14/2).

Kemenangan itu hampir dua kali lipat dari hasil pemilu terakhir partai itu pada 2019, sementara dua partai tradisional Kosovo mengalami penurunan sepanjang sejarah.

"Kemenangan besar ini adalah kesempatan untuk memulai perubahan yang kami inginkan," kata pemimpin utama Partai Vetevendosje, Albin Kurti, dalam pidato kemenangan di ibu kota Pristina saat salju turun Minggu malam.

"Pemilihan itu memang referendum tentang keadilan dan ketenagakerjaan dan melawan korupsi dan penangkapan yang dilakukan negara," tambah pria berusia 45 tahun itu, sambil memperingatkan masih banyak rintangan di depan.

Pemilu awal ini dilakukan setelah tahun yang penuh gejolak di masa pandemi virus korona yang memperdalam krisis sosial dan ekonomi di bekas provinsi Serbia, yang mendeklarasikan kemerdekaan 13 tahun lalu itu.

Sebagai salah satu negara dengan ekonomi termiskin di Eropa, Kosovo sekarang sedang berjuang di tengah merosotnya ekonomi yang dipicu pandemi.

Bagi para pendukung Vetevendosje, hasil pemilihan tersebut memicu harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka kemarin rela berkumpul di bawah titik beku di alun-alun utama Pristina, bersorak-sorai, membunyikan klakson mobil, dan menyalakan kembang api.

"Kami memiliki banyak pekerjaan ke depan, jadi bagi saya ini bukan waktu untuk perayaan," kata Labinot Bajrami, pekerja sosial berusia 39 tahun.

Gerakan jalanan

Vetevendosje dimulai sebagai gerakan jalanan di tahun 2000-an yang memprotes elite lokal dan pengaruh internasional di Kosovo, yang saat itu merupakan protektorat PBB setelah perang.

Mereka memasuki politik elektoral pada 2011 dan telah mengurangi gerakan radikal dalam beberapa tahun terakhir.

Partai itu menjalankan platform anti-korupsi. Mereka menuduh para pemimpin masa lalu menyia-nyiakan tahun-tahun pertama kemerdekaan Kosovo, karena korup dan tidak becus mengurus negara.

Selama beberapa dekade terakhir, Kosovo diperintah oleh mantan komandan yang memimpin pemberontakan akhir 1990-an saat melawan pasukan Serbia.

Jika dulu mereka pernah dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan, para elite politik itu kini dianggap bagian dari penyakit sosial dan ekonomi negara berpenduduk 1,8 juta ini, di mana gaji rata-rata sekitar 500 euro (sekitar US$600) sebulan dan jumlah pengangguran kaum muda mencapai 50%.

Hasil pemilu kali ini memperlihatkan suara Liga Demokratik sentris dari Kosovo (LDK) dan Partai Demokrat Kosovo (PDK), sebuah partai mantan pemberontak, masing-masing turun menjadi 13 dan 17%. Partai milik mantan pemberontak itu juga melemah tahun ini dengan absennya para pemimpin mereka, termasuk mantan Presiden Hashim Thaci, yang ditahan pada November oleh pengadilan di Den Haag atas tuduhan kejahatan perang sejak pemberontakan 1998-99 melawan Serbia.

Namun, kedua kubu legowo mengakui kekalahan tersebut. Perdana Menteri LDK Avdullah Hoti yang akan lengser berjanji untuk menjadi oposisi yang konstruktif di parlemen.

Generasi baru

Vetevendosje sekarang memiliki jalur yang jelas menuju mayoritas yang berkuasa jika bekerja sama dengan partai-partai minoritas, yang mendapat 20 kursi dari 120 anggota majelis, setengahnya untuk komunitas Serbia.

Keberhasilan partai itu kali ini sebagian dikaitkan dengan aliansi baru yang dibangun pemimpin mereka, Albin Kurti dengan penjabat Presiden, Vjosa Osmani.

Pria berusia 38 tahun itu, yang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan dalam masyarakat patriarkal Kosovo, baru-baru ini meninggalkan LDK untuk bergabung dengan Kurti dalam perjalanan kampanyenya.

"Saya pikir sudah saatnya Kosovo dipimpin tidak hanya oleh generasi baru politisi dalam hal usia, tetapi terutama dalam hal pola pikir," kata Osmani kepada AFP menjelang pemungutan suara.

Sementara Kurti sendiri tidak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen (dia terkena hukuman larangan oleh pengadilan pada 2018 karena pernah melemparkan gas air mata di parlemen), namun partainya masih bisa menunjuknya sebagai perdana menteri.

Kurti dikenal karena sikap garis kerasnya dalam hubungannya dengan Serbia. Dengan begitu, dia kemungkinan akan menghadapi tekanan berat dari Barat untuk memulai kembali pembicaraan dengan tetangga utaranya itu, yang masih menyangkal status kenegaraan Kosovo. (AFP/M-4)