visitaaponce.com

Pemerintah Bayangan Myanmar Nyatakan Perang, Warga Mulai Panic Buying

Pemerintah Bayangan Myanmar Nyatakan Perang, Warga Mulai Panic Buying
Suasana panic buying di wilayah Yangon, Myanmar.(AFP)

ANTREAN panjang terjadi di supermarket dan pom bensin wilayah Yangon pada Selasa waktu setempat. Situasi itu menyusul deklarasi pemerintah bayangan Myanmar terkait perang defensif rakyat melawan junta.

Dalam pesan video yang disiarkan secara virtual, penjabat Presiden Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Duwa Lashi La, menyatakan keadaan darurat, yang hanya akan berakhir jika pemerintahan sipil kembali berkuasa.

Lebih lanjut, dia memperingatkan pegawai negeri agar tidak pergi ke kantor. Serta, mendesak warga untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan menyimpan kebutuhan pokok.

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Serukan Perlawanan terhadap Junta Militer

Dia pun meminta kelompok perlawanan bersenjata anti-junta untuk menumpas pasukan junta di wilayah masing-masing. Berikut, organisasi etnis bersenjata Myanmar untuk segera menyerang junta melalui berbagai metode.

"Saya percaya bahwa negara-negara tetangga kami, negara-negara ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara lain di seluruh dunia, memahami bahwa kami melakukannya karena kebutuhan," pungkas Duwa.

Pengumuman itu memicu panic buying di wilayah Yangon. Banyak orang langsung membeli beras, minyak goreng, makanan kering, hingga  obat-obatan. Antrean panjang kendaraan juga terpantau di sekitar SPBU, lantaran masyarakat berusaha mengamankan stok bahan bakar.

Deklarasi NUG muncul seminggu sebelum pertemuan Majelis Umum PBB di New York. Adapun NUG bersaing dengan junta militer, agar diakui sebagai perwakilan sah Myanmar. NUG terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan kudeta militer sejak Februari lalu.

Baca juga: Utusan Khusus Tiongkok Kunjungi Myanmar Selama Seminggu

Struktur NUG juga mencakup kalangan aktivis dan intelektual masyarakat sipil yang bersekutu. Baik NUG maupun junta militer Myanmar saling menuding satu sama lain sebagai teroris.

ASEAN diketahui tengah mengatur bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, setelah blok tersebut menunjuk Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof, sebagai utusan khusus untuk memfasilitasi dialog politik. Proposal gencatan senjata selama empat bulan di Myanmar bertujuan memastikan keselamatan pekerja kemanusiaan yang memberikan bantuan. 

Gagasan tersebut tidak ditentang junta militer. Di lain sisi, belum diketahui apakah deklarasi NUG akan memicu gelombang bentrokan bersenjata. Lebih dari 170 pasukan pertahanan rakyat (PDF) semi-otonom lokal telah melancarkan serangan gerilya terhadap pasukan dan petugas polisi dalam beberapa bulan terakhir.(Straitstimes/OL-11)
 

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Tesa Oktiana Surbakti

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat