visitaaponce.com

PBB dan Taliban Bahas Hak Perempuan Afghanistan

PBB dan Taliban Bahas Hak Perempuan Afghanistan
Perempuan di Afghanistan(AFP/AHMAD SAHEL ARMAN)

KEPALA Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths mengunjungi Kabul, Afghanistan, pada Senin (23/1), guna menyuarakan keprihatinan atas hak-hak perempuan di berbagai bidang. Diskusi berlangsung antara Griffiths dan penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan bentukan Taliban, Amin Khan Muttaqi.

Bulan lalu, Taliban memerintahkan semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Afghanistan untuk tidak mengizinkan pegawai perempuannya bekerja. Perintah ini membuat banyak LSM, baik lokal maupun asing, menghentikan kegiatan operasional mereka di tengah krisis kemanusiaan selama musim dingin di Afghanistan.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Afghanistan, Griffiths mengangkat masalah pendidikan serta ketenagakerjaan perempuan dalam kunjungannya ke Kabul.

Sementara kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Afghanistan belum menanggapi permintaan komentar atas pertemuan tersebut.

Kedatangan Griffiths dilakukan menyusul kunjungan ke Afghanistan pekan lalu oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed. Kala itu, Amina menyatakan kekhawatirannya kepada pejabat Taliban di Kabul serta kota Kandahar atas pembatasan aktivitas perempuan dari pekerjaan dan pendidikan mereka.

Baca juga: Taliban Izinkan Perempuan Masuk SD

Saat bertemu Griffiths, Muttaqi meminta perwakilan PBB itu untuk berbagi informasi seputar pencapaian Pemerintahan Taliban ke komunitas global seperti pemberian amnesti umum untuk pihak oposisi. Ia meminta Griffiths untuk tidak berfokus pada keluhan terhadap pemerintahan Taliban.

Pernyataan lain dari pihak kementerian mengklaim Griffiths telah mengakui sektor keamanan di Afghanistan cenderung meningkat sejak penarikan pasukan asing pada 2021.

Sejauh ini, belum ada satu pun negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan sejak 2021. Banyak negara mendesak Taliban untuk terlebih dahulu memerhatikan hak-hak perempuan sebelum bisa mendapat pengakuan global.

Sejak Taliban berkuasa, sebagian besar anak perempuan dan wanita sudah tidak lagi bersekolah atau kuliah. Saat ini, kegiatan sekolah bagi perempuan di bawah kepemimpinan Taliban hanya diperbolehkan bagi siswa kelas 1 hingga 6 sekolah dasar.(Wionnews/OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siti Retno Wulandari

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat