visitaaponce.com

TALIBAN mengecam laporan Dewan Keamanan PBB yang menyebut struktur pemerintahan mereka sangat eksklusif, berpusat pada Pashtun, dan represif terhadap oposisi. Taliban mengatakan laporan itu tidak berdasar dan bias.

Laporan itu dikeluarkan, awal Juni lalu, oleh Tim Pemantau Dukungan dan Sanksi Analitis Dewan Keamanan PBB. 

Selain menyebut soal struktur pemerintahan Taliban, laporan itu juga menyoroti kembalinya Kandahar sebagai pusat kekuasaan, seperti pada masa pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 1990-an.

Baca juga : Dewan Keamanan PBB Sepakati Resolusi Agar Bantuan Bisa Masuk Afghanistan

Dalam tujuh bulan terakhir, telah terlihat adanya pergeseran kekuasaan yang lebih besar dari ibu kota Kabul ke kota selatan Kandahar, jantung Taliban dan basis pemimpin tertinggi kelompok itu, Hibatullah Akhundzada.

Lebih lanjut, laporan itu juga mengatakan Taliban tengah berupaya melawan konflik internal atas kebijakan utama, sentralisasi kekuasaan, kontrol keuangan, serta sumber daya alam di Afghanistan.

“Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung semakin mengacaukan situasi, ke titik di mana pecahnya konflik bersenjata antara faksi-faksi yang bersaing merupakan risiko nyata,” tambah laporan PBB itu.

Baca juga : Indonesia dan PBB Bahas Afghanistan

Juru Bicara Utama Taliban Zabihullah Mujahid pun segera menanggapi dan menolak tuduhan adanya perselisihan yang disebut dalam laporan tersebut. Ia mengatakan, laporan itu tidak berdasar dan menunjukkan permusuhan yang jelas terhadap warga Afghanistan.

“Rumor perselisihan antara para pemimpin kelompok adalah kelanjutan dari propaganda 20 tahun terakhir. Publikasi laporan yang bias dan tidak berdasar seperti itu oleh Dewan Keamanan PBB tidak membantu Afghanistan dan perdamaian dan keamanan internasional, melainkan meningkatkan kekhawatiran di antara rakyat (Afghanistan),” papar Mujahid.

Tidak hanya itu, laporan tersebut juga menggambarkan pemimpin Taliban, Akhundzada, sebagai sosok yang tertutup dan sulit dipahami. Terlebih, masalah kesehatan Akhundzada juga disoroti dalam laporan tersebut.

Baca juga : Taliban Tutup Semua Salon Kecantikan di Afghanistan

Laporan itu mengutip pernyataan dari negara anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak disebutkan namanya. Ia mengatakan Akhundzada telah selamat dari dua serangan covid-19 sehingga mengakibatkan sistem pernapasannya melemah. Selain itu, dia juga mempunyai masalah ginjal.

"Hibatullah dengan bangga menolak tekanan eksternal untuk memoderasi kebijakannya. Tidak ada indikasi bahwa pemimpin Taliban yang berbasis di Kabul dapat mempengaruhi kebijakan secara substansial. Ada sedikit prospek perubahan dalam jangka pendek hingga menengah,” tulis laporan PBB.

Sejak menguasai Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban telah melarang sebagian besar perempuan untuk muncul di ruang publik dan bekerja. Anak perempuan juga dilarang untuk mengikuti pendidikan di atas kelas enam, termasuk melanjutkan perguruan tinggi.

Baca juga : Staf Perempuan PBB Dilarang Bekerja di Afghanistan

Dalam beberapa hari terakhir, Taliban juga telah berusaha mengecualikan semua organisasi asing dari sektor pendidikan. 

Juru bicara kepala sekretaris jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengatakan bahwa langkah ini menandakan kemunduran yang mengerikan bagi orang-orang Afghanistan.

Di sisi lain, badan-badan bantuan telah menyediakan makanan, pendidikan, dan dukungan kesehatan kepada warga Afghanistan setelah Taliban kembali mengambil alih pada Agustus 2021 yang diikuti dengan keruntuhan ekonomi. (Yahoo News/Z-1)