visitaaponce.com

SUDAN Selatan telah membangun kerangka perdamaian antara faksi-faksi militer yang bertikai di Sudan. Seluruh faksi menyepakati gencatan senjata tujuh hari mulai Kamis (4/5).

Selama periode tersebut, Sudan Selatan meminta faksi yang bertikai mengirimkan delegasi untuk membangun kesepakatan damai.

Presiden Sudan Selatan Salva Kiir menekankan pentingnya gencatan senjata yang lebih lama dan menunjuk utusan untuk pembicaraan damai, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Baca juga: 800 Ribu Orang Tinggalkan Sudan ke 7 Negara Tetangga

Kredibilitas kesepakatan gencatan senjata kesepakatan pada 4-11 Mei yang dilaporkan antara panglima militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter Jenderal Mohamed Hamdan atau Hemedti Dagalo tidak jelas.

Pelanggaran Gencatan Senjata

Pasalnya pelanggaran yang merajalela yang merusak kesepakatan sebelumnya berjalan dari 24 hingga 72 jam.

“Sebelumnya, kami memiliki gencatan senjata tiga hari diikuti oleh gencatan senjata tiga hari lagi, yang diikuti dengan perpanjangan gencatan senjata tiga hari," kata Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Baca juga: PBB Kirim Utusan Khusus ke Sudan

"Yang ini seharusnya berlangsung selama tujuh hari. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa mereka akan mengadakan gencatan senjata dan bahwa mereka tidak akan menembak kecuali ditembaki atau kecuali ada gerakan militer. Semua gencatan senjata bersyarat,” kata Hiba Morgan dari Al Jazeera, yang melaporkan Khartoum.

Ia mengatakan kedua belah pihak mengatakan mereka telah setuju untuk mengadakan pembicaraan tetapi ada syarat yang ditetapkan untuk memulainya. "RSF juga mengatakan hal yang sama, ” tambah Morgan.

100 Ribu Warga Sudan Melintasi Perbatasan

Perang Sudan telah memaksa 100 ribu orang melarikan diri melintasi perbatasannya dan pertempuran, yang sekarang memasuki minggu ketiga, menciptakan krisis kemanusiaan, kata pejabat PBB pada Selasa (2/5) pagi.

Konflik berisiko berkembang menjadi bencana yang lebih luas karena tetangga Sudan menghadapi krisis pengungsi dan pertempuran menghambat pengiriman bantuan di negara di mana dua pertiga penduduknya sudah bergantung pada bantuan dari luar.

Baca juga: Pemerintah Djibouti Tangkap 3.000 Migran Gelap dari Negara Tetangga

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan Kairo akan memberikan dukungan untuk dialog di Sudan antara faksi-faksi yang bersaing. Tetapi juga berhati-hati untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.

“Seluruh wilayah dapat terpengaruh,” katanya dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar Jepang.

Pada saat yang sama seorang utusan dari panglima militer Sudan bertemu dengan para pejabat Mesir di Kairo. Badan-badan kemanusiaan internasional harus diberi akses untuk membantu orang-orang di Sudan, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Para pejabat PBB mengatakan kepala bantuan PBB Martin Griffiths bermaksud mengunjungi Sudan. Program Pangan Dunia PBB mengatakan akan melanjutkan pekerjaan di wilayah yang lebih aman di negara itu setelah jeda sebelumnya.

Baca juga: Korban Tewas Perang Jenderal di Sudan Capai 528 orang

“Risikonya adalah ini tidak hanya akan menjadi krisis Sudan, ini akan menjadi krisis regional,” kata Direktur WFP Afrika Timur Michael Dunford.

Para komandan angkatan darat militer Sudan dan RSF, yang telah berbagi kekuasaan sebagai bagian dari transisi yang didukung internasional menuju pemilihan bebas dan pemerintahan sipil, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur.

Namun tampaknya tidak ada yang mampu mengamankan kemenangan cepat.

Hal itu telah menimbulkan momok konflik berkepanjangan yang dapat menarik kekuatan luar.

Sementara itu pada hari Selasa (2/5), Inggris mengatakan warga negara Inggris yang ingin meninggalkan Sudan harus pergi ke Port Sudan di mana penerbangan tambahan diharapkan meninggalkan negara itu pada 3 Mei.

"Warga negara Inggris yang masih ingin meninggalkan negara itu harus pergi ke Coral Hotel di pelabuhan Sudan besok pukul 10:00 waktu Sudan," kata pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan. (Aljazeera/Cah/S-4)