visitaaponce.com

SEBAGAI Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2023, Indonesia akan mengutamakan dialog dalam penyelesaian isu Myanmar.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, selama hampir tujuh bulan masa keketuaan di ASEAN, Indonesia telah melakukan 110 pendekatan (engagements) dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar—baik melalui pertemuan secara langsung, virtual, maupun pembicaraan telepon.

“Saya pun telah bertemu langsung baik dengan menlu yang ditunjuk NUG (Pemerintah Persatuan Nasional) maupun menlu SAC (Dewan Administrasi Negara) Myanmar dalam beberapa kali kesempatan,” kata Retno dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/7).

Baca juga : Pemerintah Indonesia Didesak Inisiasi Upaya Seret Otak Pembantaian Muslim Uighur

Pendekatan juga dilakukan Indonesia melalui kantor utusan khusus ASEAN dengan organisasi perlawanan etnis (EROs), wakil-wakil politik, serta organisasi masyarakat sipil di Myanmar.

Menurut Retno, pendekatan yang intensif dan inklusif merupakan kunci untuk membangun kepercayaan, mendengarkan posisi masing-masing pihak, menjembatani perbedaan, mendorong deeskalasi kekerasan, mendorong dialog inklusif, serta mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan.

Baca juga : Menavigasi Ekonomi Digital Melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN

“Engagements bukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama,” tutur Retno.

Setelah membangun pendekatan dengan semua pihak, kata dia, kini tiba waktunya bagi ASEAN untuk mendorong dialog inklusif nasional di Myanmar.

“Dialog inklusif merupakan satu-satunya jalan ke depan. Jika para pihak menginginkan perdamaian yang tahan lama di Myanmar, semua pihak luar harus mendorong dilakukannya dialog inklusif di Myanmar,” kata Retno.

Selain mendorong dialog inklusif di Myanmar, yang merupakan salah satunya mandat Konsensus Lima Poin (5PC), ASEAN juga menuntut penghentian kekerasan di Myanmar, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan hancurnya fasilitas umum.

Dalam semua pendekatan yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, kata Retno, dorongan untuk menghentikan tindakan kekerasan ini terus disampaikan dan menjadi prioritas.

“Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan ada situasi kondusif. Tanpa situasi kondusif, maka tidak mungkin dapat dilakukan dialog yang inklusif,” kata dia.

“Tanpa dialog yang inklusif, maka tidak akan ada penyelesaian damai yang diterima semua pihak dan tidak akan ada perdamaian yang tahan lama di Myanmar,” ujar Retno, menambahkan.

Sejak 2021, Myanmar telah dilanda lingkaran kekerasan dan krisis ekonomi yang dipicu kudeta militer untuk menggulingkan pemerintah terpilih. Militer kemudian melancarkan serangan brutal untuk menumpas perbedaan pendapat terkait hasil pemilu. (RO/Z-4)