visitaaponce.com

DEWAN Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan mendesak ketika Prancis dan Amerika Serikat (AS) memimpin upaya untuk menghentikan operasi militer Azerbaijan di daerah kantong etnis Armenia di Nagorno-Karabakh.

Pihak separatis mengatakan bahwa Azerbaijan menggempur wilayah pegunungan tersebut dengan artileri, jet tempur dan pesawat nirawak pada hari Selasa (19/9). Serangan itu terjadi, satu hari setelah bantuan diizinkan masuk melalui satu-satunya jalur darat dari Armenia ke Nagorno-Karabakh.

Prancis menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan untuk membahas krisis tersebut. Di tengah para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Baca juga : Etnis Armenia Setuju Gencatan Senjata

Albania, yang memegang jabatan presiden Dewan Keamanan secara bergilir, mengumumkan bahwa sebuah sesi akan diadakan pada Kamis (21/9) besok.

"Operasi ini ilegal, tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna kepada wartawan.

Baca juga : Perang Baru di Asia Meletus, Azerbaijan Bombardir Armenia

"Saya ingin menekankan bahwa kami menganggap Azerbaijan bertanggung jawab atas nasib orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh," tambah Colonna.

Kanselir Jerman Olaf Scholz menyuarakan keprihatinan dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum.

"Kegiatan militer yang diperbarui mengarah ke jalan buntu. Mereka harus diakhiri,” tegasnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang juga berada di New York untuk menghadiri pertemuan tersebut, berbicara melalui telepon dengan para pemimpin Armenia dan Azerbaijan, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga berbicara dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.

Blinken, dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, mendesaknya untuk segera menghentikan aksi militer di Nagorno-Karabakh dan meredakan situasi tesebut.

"Sedikitnya 29 orang telah tewas dalam serangan tersebut. Kematian itu terjadi tiga tahun setelah perang sebelumnya di mana Azerbaijan berhasil merebut kembali wilayah yang luas,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller.

Kepentingan Prancis dan AS

Sementara itu, Prancis sedang mencari tindakan terhadap Azerbaijan. Tidak seperti dalam banyak masalah, Rusia sebagian besar bergabung dengan kekuatan Barat dalam mendukung seruan untuk ketenangan. Rusia menyuarakan kekhawatiran atas upaya Eropa dan AS yang lebih besar di antara bekas republik Soviet.

Rusia setelah tahun 2020 mengirimkan pasukan penjaga perdamaian tetapi Armenia telah menuduh Moskow gagal memenuhi kewajibannya karena teralihkan oleh perang Ukraina.

Para pengunjuk melakukan aksinya di Yerevan pada Selasa (19/9) di luar kedutaan besar Rusia. Mereka marah karena Rusia tidak mencegah serangan Azerbaijan.

Amerika Serikat (AS) juga berhubungan dengan Turki, yang memiliki hubungan budaya dengan Azerbaijan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut menyuarakan dukungannya terhadap serangan di Nagorno-Karabakh, di mana secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan.

Seorang pejabat senior AS juga menyuarakan kekecewaannya karena kekerasan tersebut terjadi hanya satu hari setelah dunia menyambut baik pengiriman bantuan melalui koridor Lachin, yang telah diblokir selama berbulan-bulan.

"Kami sebenarnya mendapat kabar baik kemarin," ujar pejabat tersebut tanpa mau disebutkan namanya.

"Kami berharap bahwa kami akan dapat beradaptasi dengan isu-isu jangka panjang sehingga membuat kejadian semalam ini sangat mengerikan dan sangat berbahaya,” tegasnya.

Prancis dan Amerika Serikat memiliki diaspora Armenia yang besar dan aktif. Prancis sangat mendukung Armenia, dan Azerbaijan baru-baru ini memprotes setelah para walikota Prancis mencoba untuk memaksa masuknya bantuan ke Karabakh.

Sedangkan Blinken telah menempatkan dirinya sebagai mediator netral dan telah memimpin tiga putaran perundingan perdamaian dengan menteri luar negeri Armenia dan Azerbaijan. (AFP/Z-4)