visitaaponce.com

PEMIMPIN oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, mengajukan banding untuk membatalkan larangan dirinya memegang jabatan publik. Pada saat ia berusaha mencalonkan diri melawan Presiden Nicolas Maduro dalam pemilihan 2024.

"Maduro harus memutuskan apakah... untuk mematuhi atau tidak mematuhi kesepakatan yang diambilnya dengan pihak internasional," kata Machado kepada wartawan ketika meninggalkan Mahkamah Agung.

Negosiator untuk Maduro dan oposisi mencapai kesepakatan bulan lalu di Barbados untuk mengambil langkah-langkah menuju pemilihan yang kompetitif.

Baca juga: Tegangan Venezuela-Guyana Meningkat, AS Gelar Latihan Militer

Kesepakatan itu memberikan waktu bagi tokoh-tokoh oposisi hingga 15 Desember untuk menantang larangan yang menghalangi mereka memegang jabatan publik.

Machado, yang meraih dukungan besar dalam pemilihan umum internal oposisi pada Oktober, menolak sebelumnya dalam seminggu untuk mencari reinstatement politiknya di Mahkamah Agung, yang oposisi melihatnya sebagai bawahan pemerintahan Maduro.

Baca juga: Maria Corina Machado Minta Venezuela Tunda Penggabungan Wilayah Essequibo

Diskualifikasi politik, yang diperintahkan oleh Kantor Kontroler, telah banyak digunakan oleh pemerintahan Maduro untuk mengesampingkan oposisi pemilihan.

Machado, mantan legislator, menyebut diskualifikasinya sebagai "tindakan yang tidak ada," dengan mengklaim bahwa ia tidak pernah secara resmi diberi tahu tentangnya.

Dia mengatakan tindakannya di Mahkamah Agung adalah bagian dari "proses negosiasi yang kompleks" dengan satu tujuan "untuk memiliki pemilihan yang bersih dan bebas."

Setelah kesepakatan Barbados, pemerintah AS meringankan sanksi terhadap minyak, gas, dan emas Venezuela selama enam bulan, tetapi membuat langkah itu bergantung pada pencabutan larangan terhadap tokoh-tokoh oposisi, antara tindakan lainnya.

"Kami memberi tepuk tangan kepada Maria Corina Machado dan kandidat lainnya atas keberanian dan kesediaan mereka untuk menantang ketidaklayakan mereka," Kedutaan AS untuk Caracas, yang beroperasi dari Bogota, memposting di X, mantan Twitter.

"Sekarang terserah perwakilan Nicholas Maduro untuk menunjukkan komitmen mereka pada pemilihan yang kompetitif."

Jorge Rodriguez, presiden Majelis Nasional yang dikendalikan oleh partai penguasa, menolak pernyataan AS.

"Ini bukan (sebuah) kedutaan yang diakreditasi di negara kami, tetapi kantor propaganda yang melayani kepentingan paling gelap terhadap perdamaian Venezuela," tulisnya di X. "Venezuela tidak menerima direktif dari siapapun." (AFP/Z-3)