DKI Ogah Saring Penumpang KRL Bodetabek
![DKI Ogah Saring Penumpang KRL Bodetabek](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2020/05/9faa9e0625afb6d718ce1b75bd909939.jpg)
KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut tidak akan melakukan penyaringan atau pembatasan penumpang KRL seperti yang dilakukan oleh Pemda Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
Syafrin mengungkapkan selama ini moda angkutan KRL lebih banyak didominasi oleh warga dari luar Jakarta menuju Jakarta.
"Jadi karena otomatis di DKI pergerakan Bodetabek yang masuk Jakarta yang lebih banyak. Kemudian sore hari kembali, artinya mereka memang ada kebutuhan bekerja di Jakarta," kata Syafrin kepada Media Indonesia, Jumat (15/5).
Kepadatan itu sudah dirasakan di stasiun-stasiun awal seperti Bogor, Depok, Citayam, Bekasi, Serpong saat jam-jam sibuk di pagi hari. Namun, di stasiun-stasiun di dalam Jakarta keadaannya justru tidak terlalu ramai.
Untuk itu menurutnya seleksi penumpang memang lebih tepat jika dilakukan di stasiun awal dan bukan di stasiun-stasiun di Jakarta yang menjadi stasiun tujuan.
"Pada pagi hari pegerakan dari Bodetabek masuk Jakarta (yang lebih banyak). Lalu pada sore hari mereka kembali artinya ada kebutuhan kerja di Jakarta. Tapi perlu dipahami bahwa dengan adanya kebutuhan itu seleksi di awal," ungkapnya.
Menanggapi soal wajibnya pekerja untuk memiliki surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja untuk bisa lolos dari pembatasan, Syafrin menilai hal tersebut tidak diperlukan.
Sebab, masing-masing pekerja sudah memiliki kartu identitas karyawan yang bisa digunakan sebagai tanda pekerja dari berbagai sektor usaha. Pemda hanya tinggal meneliti sektor bidang yang ditekuni oleh perusahaan tempat warga tersebut bekerja.
"Kalau untuk menyaring menggunakan kartu identitas karyawan atau ID Card kan bisa. Dari situ bisa terlihat dia tenaga kesehatan atau bukan, dia dari perusahaan apa. Seperti yang kita lakukan di Transjakarta, hanya tenaga kesehatan yang boleh naik layanan Transjakarta di malam hari karena itu fasilitas khusus yang kita sediakan. Jika bukan nakes dilihat dari ID Card-nya, tidak boleh naik," tuturnya.
Sebelumnya, Pemda Bodetabek berencana untuk menyaring penumpang KRL. Penumpang KRL diwajibkan membawa surat keterangan dari perusahaan untuk bisa menaikki KRL.
Namun, Pemda Bodetabek juga menunggu kepastian kebijakan dari Pemprov DKI untuk menerapkan kebijakan ini.(OL-13)
Baca Juga: Polres Bima Masih Gelap soal Putri yang Tergantung
Baca Juga: Singapura Putuskan Tidak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini
Terkini Lainnya
KAI Minta Tambahan PMN Rp2 Triliun untuk Beli KRL
Kampanye Pemasaran di KRL Butuh Kreativitas
Hari Pertama Masuk Kerja Pascalibur Lebaran, 900 Ribu Orang Diprediksi Naik KRL
KA Bandara, KRL, dan KA Merak Optimalkan Layanan Selama Libur Lebaran
Sinar Mas Land dan PT KAI Percepat Pembangunan Stasiun Jatake di BSD City
KAI Commuter Resmi Jadi Operator Kereta Bandara Soekarno-Hatta
Kerugian Negara Korupsi Bansos Presiden Bertambah Mencapai Rp250 Miliar
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
KPK Periksa Dua Saksi Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden
KPK Sebut Modus Korupsi Bansos Presiden dengan Mengurangi Kualitas
KPK Ungkap Kerugian Negara Rp125 Miliar dalam Kasus Bansos Presiden
Risiko Kredit Bermasalah Segmen UMKM Meningkat
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap