Ganjil-Genap DKI Disentil Pusat, DPRD DKI Minta Ada Evaluasi
![Ganjil-Genap DKI Disentil Pusat, DPRD DKI Minta Ada Evaluasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2020/09/283d17340de2e4f097eca7181964e586.jpg)
Pemerintah pusat smengkritik kebijakan ganjil-genap DKI Jakarta yang disebut menyebabkan peningkatan angka pengguna transportasi. Alhasil terjadi kerumunan masyarakat yang membludak di transportasi umum, yaitu TransJakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, pemerintah DKI Jakarta harus melakukan evaluasi yang mendalam terlebih dahulu. Evaluasi harus memberikan hasil apakah kebijakan ganjil-genap ini benar-benar menyebabkan peningkatan masyarakat yang terpapar covid-19.
“Soal ganjil-genap kalau memang benar hasil evaluasinya kemudian menyebabkan bertambah orang terpapar bisa jadi boleh (ditiadakan kebijakannya). Kalau nggak terbukti ya nggak apa-apa (tetap diterapkan),” kata Taufik saat ditemui di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/9).
Menurut Taufik, sebetulnya pihaknya menyetujui jika untuk sementara waktu kebijakan ini ditiadakan terlebih dahulu. Namun, perlu ada kajian dan evaluasi apakah penambahan kasus baru covid-19 karena adanya klaster dari transportasi umum.
Baca juga: Kemenhub Izinkan Kapasitas Angkutan 70%, DKI: Kami Tetap 50%
Namun, pihaknya menyarankan pemerintah DKI untuk melakukan penambahan armada angkutan umum tersebut, sehingga bisa dipastikan setiap armada hanya memenuhi persentase 50% dari total kapasitas dan tidak menyebabkan kerumunan.
“Menurut saya gini bahwa kan katanya yang terpapar banyak di angkutan umum, angkutan umumnya bisa ditambah apa nggak? Sesuai dengan protokol kesehatan mesti ditambah dong. Kalau misalnya, sebelumnya 100% itu satu bus, sekarang kan 50% kapasitas. Jadi, mesti 2 bus. Itu kalau TransJakarta,” paparnya.
Begitu pun dengan KRL, sambungnya, perlu ada penambahan gerbong kereta. "Agar kapasitas bisa sesuai protokol kesehatan dan menghindari adanya kerumunan atau antrean," jelas Taufik.
Namun, menurutnya, dalam situasi seperti saat ini yang paling mendesak adalah pengawasan dari petugas di lapangan. Perlu adanya pengetatan pengawasan agar masyarakat menaati protokol kesehatan selama pandemi covid-19 ini.
“Menurut saya, petugasnya pasti memang kurang. Pengawasan lebih ketatlah dan kasih sanksi,” pungkasnya. (OL-14)
Terkini Lainnya
Bank DKI Beri Pembiayaan untuk Pengadaan Bus Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta Diminta Jujur soal Penyebab Polusi Udara
49% Warga Jakarta tidak Setuju Kebijakan Pembatasan Kendaraan Bermotor
Tarif TransJakarta hanya Rp1 di HUT Ke-497 Kota Jakarta
Dirjen Perhubungan Darat Gelar Kampanye Keselamatan Transportasi Danau dan Sungai
Pembangunan Rel Kereta Api Lintas Kalimantan Diharapkan segera Terwujud
Pemprov DKI Janji Segera Cairkan Dana KJMU Senilai Rp9 Juta
Ormas Kuasai Lahan Parkir di Kawasan PRJ, Pemprov DKI Tak Bisa Berbuat Banyak
Pemprov DKI Siap Hadapi Penurunan Kualitas Udara
Pemprov DKI Ubah Aturan Bebas PBB Rumah di Bawah Rp2 Miliar
Meriahkan HUT Kota Jakarta, Inilah Daftar Dewan Juri DKJ Awards 2024
BPBD DKI Perkecil Dampak Banjr Rob di Pesisir Jakarta
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap