visitaaponce.com

PEMERINTAH Indonesia mengajak kerja sama dengan Jepang dalam hal penanganan pencemaran air di Sungai Citarum, Jawa Barat, serta menangani masalah pengelolaan sampah laut.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat melaksanakan Pertemuan Bilateral Tingkat Menteri dengan Menteri Lingkungan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara virtual, pada Kamis (18/2).

Menurut Luhut, diperlukan penanganan pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat limbah. Salah satu contohnya adalah penanganan pencemaran di DAS Sungai Citarum.

“Kami sudah melakukan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program mulai dari 2018 sampai tahun 2020. Kami telah berhasil mengurangi kebocoran sampah ke laut dari sungai sebesar 15 persen berkat program seperti penanganan DAS di kawasan Sungai Citarum,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/2).

Baca juga: Optimisme Pelaku UMKM di Tengah Tantangan Pemulihan Ekonomi

Lebih lanjut, Menko Marves juga menjelaskan bahwa DAS yang tercemar oleh limbah harus ditangani. Melalui kerja sama Indonesia dan Jepang mengenai Waste to Energy (WTE) sejak tahun 2017, adanya limbah yang menjadi polutan di DAS mulai diolah.

Pihak Jepang, kata Luhut, sudah mulai merealisasikannya dengan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL). PSEL ini disebut dibangun oleh pihak Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA, yang melakukan kajian dalam upaya agar PSEL Legok Nangka di Jawa Barat.

Dia juga memaparkan, selama ini Indonesia dan Jepang sudah bekerja sama untuk menangani permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penanganan sampah laut proses yang sudah mulai terbangun di tahun 2019.

“Kerja sama dengan pihak Jepang sudah kita laksanakan saat pertemuan G20 di Osaka, Jepang pada tahun 2019. Sejak saat itulah, kita terus untuk berkomunikasi dalam hal penanganan isu lingkungan di Indonesia secara lebih intensif dengan Jepang,” ujar Luhut.

Usaha pemerintah Indonesia, lanjutnya, dalam menangani isu lingkungan seperti penanganan sampah laut telah berjalan dan dibuktikan dengan menerbitkan kebijakan. Seperti Peraturan Presiden (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 kementerian atau lembaga terkait.

"Ditargetkan pada tahun 2025,  penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen,” tambah Menko Marves

Menteri Koizumi menegaskan pihaknya berkomitmen dalam hal menanggulangi perubahan iklim dengan menelurkan kebijakan untuk mewujudkan carbon neutral atau tidak ada peningkatan dalam emisi global. Pihaknya pun menyambut baik ajakan kerja sama tersebut.

“Fasilitas pengolahan limbah memang dibutuhkan dan efektif untuk menanggulangi sampah laut, mengurangi kebocoran sampah plastik dari sungai ke laut. Dengan adanya komunikasi yang konstan dengan pemerintah Indonesia, maka kami sangat positif untuk terus bekerja sama mengenai isu lingkungan,” kata Koizumi. (OL-4)