KPK Nilai Kurang Pengawasan Tanggapi Menu Viral Pencegahan Stunting di Depok
BELAKANGAN menu penanganan stunting di Kota Depok masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, komposisinya tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi itu dinilai Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut polemik tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan.
"Pengawasan internal aja yang kurang sigap ya, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya," kata Pahala, Rabu (22/11).
Pahala menyebut permasalahan ini bukan dari pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Sebab, masalahnya bukan dari pendanaan, tapi, penggunaan. "Kalau SIPD-nya sih enggak ya, kan sudah bener tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan," ucap Pahala.
Baca juga: Menu Makanan Cegah Tengkes di Depok tidak Layak
Karenanya, pengawasan internal wajib dikuatkan jika tidak mau adanya permasalahan serupa. Pemotongan anggaran bisa terjadi setelah dana dicairkan jika tidak dipantau.
Meski sudah viral, KPK tidak bisa melakukan pemanggilan maupun peneguran kepada pihak-pihak yang mengelola dana untuk menu makanan pencegahan stunting di Depok itu. Saat ini, Lembaga Antirasuah hanya bisa menjelaskan duduk masalahnya.
Baca juga: Dugaan Korupsi Program Cegah Stunting, Juru Masak Akui Ada Potongan Dana oleh Puskesmas Depok
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin turut mencermati isu mengenai menu makanan pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat. Belakangan viral menu tersebut tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.
Wakil Presiden menyatakan selama ini pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.
"Iya, kita (pemerintah) sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangan-nya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran," jelas Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Jakarta, Jumat, 17 November 2023.
Wapres menegaskan bakal meminta penjelasan pihak terkait atas isu tersebut. Dia juga akan memantau pemberian makanan pencegahan stunting di seluruh daerah.
"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah," ujar dia. (Z-3)
Terkini Lainnya
Cegah Penyakit, Pelabelan Nutri Grade Makanan Kemasan Dibahas Juni
Kisruh Menu Stunting
Cegah Wasting sebelum Jadi Stunting, Berikan Makanan Tambahan Ini
Dana Makanan Tambahan Siswa Rp324 Miliar
Anak Penderita Stunting di Jakarta Selatan Dapat Makanan Tambahan
Menu Makanan Cegah Tengkes di Depok tidak Layak
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap