Soal Pembebasan Lahan di IKN, Menteri PUPR Basuki Kepentingan Warga Harus Diutamakan
TERKAIT pembebasan lahan yang masih menjadi kendala di kawasan pembangunan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana warga merasa diintimidasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono mengatakan, arahan Presiden tentang pembebasan untuk 2.086 hektare lahan, akan bisa ditangani dengan baik.
"Itu sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus," kata Basuki, pada konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (3/6).
PDSK Plus akan mengedepankan ganti rugi masyarakat beserta tanam tumbuh di atasnya, dan kemudian memperoleh relokasi.
Baca juga : Menteri PUPR akan Pindah ke IKN pada Juli
"Itu harus kita laksanakan segera. Arahan Presiden, semua diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunannya, tetapi kalau tidak, kita yang akan mengalah," kata Basuki.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
Tetapi bila masih belum bisa (PDSKnya), maka pemerintah yang akan mengalihkan pembangunan.
Baca juga : Legislator: Banyak Target, Siapapun Jadi Kepala Otorita IKN Pasti Gemetar
Basuki menekankan, bahwa kepentingan warga harus diutamakan. Warga terdampak tidak hanya diajak berbicara tetapi juga penyelesaian kebutuhannya, dari rumah, tanah, sekolah, jalan, dan sebagainya.
"Kepentingan warga diutamakan," kata Basuki.
Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatahan lahan seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Saat ini proses pembebasan lahannya sudah masuk ke dalam tahapan ganti rugi. (Try)
Terkini Lainnya
Jokowi akan Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Memorial Park IKN
Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tunda Program Tapera di 2027
Menteri PU-Pera: Tapera Mungkin Diundur Jika Ada Usulan DPR-MPR
Soal Tapera, Menteri PU-Pera Tunggu Usulan dan Arahan DPR RI
Basuki Hadimuljono: Infrastruktur IKN sudah Berfungsi pada Juli
DPR Minta Informasi Lengkap IKN ke Menteri PU-Pera
DPR RI Yakin Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono Bisa Atasi Persoalan IKN
Transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Siap Dilaksanakan di Tol Indonesia
Soal Iuran Tapera, Menteri PU-Pera: Gaji Pegawai Swasta Tak Hilang
Menteri PUPR akan Pindah ke IKN pada Juli
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap