Terkait Dana Hibah, MKKBN Desak FKUB dan MDA Diaudit
![Terkait Dana Hibah, MKKBN Desak FKUB dan MDA Diaudit](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2021/05/9217d547986e7ff16c8311cac5226c73.jpg)
MAJELIS Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) mendesak lembaga berwenang untuk mengaudit Forum Komunikkasi Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali terkait penggunaan dana hibah
Ketua MKKBN Ketut Nurasa menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, I Nyoman Adi Wiryatama selaku lembaga pengontrol agar mengaudit dana hibah tersebut. Selain kepada DPRD Bali, Surat No.09/MKKBN/V/2021 itu, juga dikirimkan ke Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Kejaksaan Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Hukum Provinsi Bali sampai Bupati dan Wali Kota se-Bali hingga jajarannya.
Surat yang sama juga ditembuskan kepada pihak Kejaksaan Negeri Bali dan Polda Bali. Sebelumnya juga, MKKBN juga telah melakukan pengaduan masyarakat (Dumas) nomor registrasi dumas/303/V/2021/SPKT Polda Bali di Mapolda Bali, Kamis (13/5/2021) lalu dengan isi yang sama.
Ketut Nurasa menjelaskan, surat tersebut sudah dikirim dan dibawa langsung kepada berbagai pihak terkait, Senin (24/5/2021).
"Kami mendorong sejumlah lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengaudit dana hibah yang berasal dari APBD dan APBN yang jumlahnya miliaran rupiah karena potensi penyalahgunaan sangat besar. Sebab, penerima dana hibah tersebut memiliki kejanggalan bukan lembaga atau organisasinya tetapi orangnya," ujarnya di Denpasar, Selasa (25/5/2021).
Ia menegaskan, Ketua MDA Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet adalah orang yang sama juga sebagai Ketua FKUB Bali. Atas hal ini, pihaknya sudah melaporkan yang bersangkutan atas dugaan tindakan pidana pemberian keterangan data palsu pada akta otentik, pemaksaan kehendak, dan mengganggu ketenangan. Faktanya, Ketua FKUB Bali ini rangkap jabatan sebagai Ketua MDA Bali, sehingga sering tumpang tindih dan menimbulkan keputusan hukum yang kontradiktif. Orang yang sama memimpin lembaga yang berbeda dengan nama yang berbeda.
Sesuai Pergub No.1448/01-E/HK/2016 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Bali No.1315/01-E/2014 tentang Perubahan dan Susunan Keanggotaan FKUB Provinsi Bali pada tanggal 7 Juni 2016 telah menetapkan segala biaya akibat keputusan itu, dibebankan kepada APBD. Jadi semua kegiatan FKUB Bali ini menggunakan uang APBD, termasuk ada yang dari APBN. Hal yang sama juga terjadi di MDA. Nama yang menerima dana tersebut juga dipertanyakan.
"Setelah dicek ke Catatan Sipil, nama asli dari orang yang sama adalah Ida I Dewa Gede Ngurah Swasta. Anehnya, nama yang dimunculkan di Surat Keputusan Bersama (SKB) MDA Bali dan PHDI Bali malah berubah menjadi Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet," ungkap dia.
Kejanggalan lain menurut Nurasa, juga muncul dari keputusan MDA Bali No.01/SK/BA/MDA-PBali/VIII/2019 tentang Susunan Pengurus MDA Provinsi Bali. Dalam keputusan Parum Desa Adat se-Bali di Pura Samuan Tiga, Gianyar, memberikan mandat sepenuhnya kepada Bendesa Agung terpilih. Namun dalam keputusan ini tidak penah dijelaskan siapa nama yang terpilih sebagai Ketua MDA Bali.
Sesuai dengan Keputusan Bendesa Agung MDA Bali No:01/SK/BA/MDA-PBALI/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Susunan kelengkapan pengurus/prajuru MDA Bali masa bhakti 2019-2024 pada menimbang poin b menyatakan bahwa Paruman Agung Desa Adat se -Bali yang diselenggarakan di wantilan Pura Samuwan Tiga, Gianyar pada hari Anggara, Pon Langkir tanggal 6 Agustus 2019 memberikan mandat sepenuhnya kepada Bendesa Agung terpilih untuk melengkapi susunan lengkap pengurus/prajuru MDA Bali 2019-2024.
"Akhirnya malah beliau sendiri (Ida I Dewa Gede Ngurah Swasta) yang mengeluarkan keputusan atas nama Bendesa Agung sebagai Ketua MDA Bali. Padahal semestinya ada berita acara keputusan Parum terkait siapa nama terpilih sebagai Ketua MDA Bali. Ini yang kita pertanyakan terkait kepastian hukumnya. Tapi jika namanya sudah mendapatkan keputusan pengadilan negeri, kita akan hormati namanya seperti itu," tandasnya.
Seperti diketahui, pernyataan Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (3/11/2020), yang dengan tegas menolak APBD jika tidak ada alokasi anggaran untuk FKUB. Serta Pernyataan Mendagri tentang Anggaran FKUB 2019-2020 tertinggi diperoleh oleh Kalteng dan Sulteng.
Sementara itu, untuk provinsi yang menganggarkan di atas Rp1 Miliyar di antaranya Provinsi Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Artinya, harus ada transparansi dalam penggunaan dana hibah tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Dinkes Bali Bantah Ada Warga yang Meninggal Usai Divaksin Covid-19
Terkini Lainnya
Pejabat Kemensos Dipanggil KPK untuk Dalami Kasus Korupsi Bansos Presiden
Kejagung Bantah Pernyataan Alexander Marwata soal Ego Sektoral Berantas Korupsi
Trauma Pelemahan KPK 2019 Sebabkan Sepinya Pendaftaran Calon Pimpinan KPK
KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi
Pimpinan KPK Akui Gagal Berantas Korupsi
Lembaga Kursus di Bali Targetkan Kirim 3.000 Siswa Magang ke AS hingga Taiwan
2 Ton Alat Kesehatan Bermerkuri Ditarik dari Faskes di Bali
13.500 Pelari bakal Ramaikan Maybank Marathon 2024 di Bali
103 WNA asal Tiongkok, Taiwan dan Malaysia Ditangkap Imigrasi Bali
Penerimaan Pajak di Bali Capai Rp 6,63 Triliun, 30 Persen dari Target
Etihad Airways Luncurkan Penerbangan Langsung Rute Abu Dhabi-Bali
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap