visitaaponce.com

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Letjen TNI Suharyanto optimistis, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mampu menurunkan penyakit yang menyerang hewan ternak tersebut. Dia menilai, semuanya (pihak terkait) sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan.

"Tinggal ke depan kita laksanakan bersama-sama, sinergi dibantu TNI-Polri, saya rasa itu sangat ampuh dan sudah terbukti ketika kita menangani permasalahan-permasalahan di negara dan bangsa ini," ungkap Suharyanto saat kunjungan kerja di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, DIY, Selasa (26/7) malam.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka Koordinasi Satgas PMK dan Forkopimda Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-DIY.

Suharyanto menjelaskan, dukungan dan kerja sama dari personel TNI-Polri ke depan diperlukan dalam kegiatan percepatan vaksinasi PMK. Ia menyebut ada empat strategi utama untuk penanganan PMK.

Pertama, biosecurity dilakukan dengan cara melaksanakan disinfeksi untuk hewan dan produknya, orang, dan kendaraan setiap keluar masuk kandang dan perlintasan. Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat juga dilakukan.

Kedua, pengobatan dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan dan vitamin untuk meningkatkan imunitas dan stamina bagi hewan ternak. Ketiga, vaksinasi diberikan terhadap ternak yang sehat dengan prioritas ternak yang berdekatan dengan zona merah. Vaksin diperuntukkan hanya untuk zona merah dan kuning. Sementara ini, vaksin hanya diberikan untuk sapi dan kerbau serta untuk zona hijau tidak perlu divaksin.

Baca juga: Langganan Banjir, Pemkot Pekalongan Bangun Rumah Pompa

Adapun keempat, potong bersyarat dilaksanakan untuk ternak yang terkonfirmasi PMK agar wilayah kembali ke zona hijau. Untuk pemotongan bersyarat, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan kebijakan besaran nominal bantuan potong bersyarat untuk sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta, untuk kambing dan domba Rp1,5juta, dan babi Rp2juta. Bantuan ini diberikan berdasarkan SK Dirjen PKH Kementerian Pertanian No 08048/Kpts/PK.300/F/07/2022.

Selain empat strategi tersebut, Suharyanto berpesan, perlintasan darat, laut, dan udara dijaga dengan biosecurity yang ketat. Percepatan
vaksinasi dilakukan, terutama di Kabupaten Gunungkidul. Pemotongan bersyarat dilakukan bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan.

Satgas PMK dibentuk dengan melibatkan komponen pentaheliks (pemda, TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media, dan dunia usaha) untuk bersatu padu menangani PMK menjadi zero case kasus PMK.

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, jumlah ternak yang sakit PMK di DIY sampai dengan 25 Juli adalah 10.932 ekor, sembuh 3.467, mati 197, dan potong bersyarat 161. Saat ini, sisa kasus PMK berjumlah 7.107 ekor.

Jumlah hewan ternak yang sudah divaksin, lanjut dia, sebanyak 5.896 ekor, yaitu 781 ternak divaksin di Kabupaten Bantul, 492 di Kabupaten
Gunungkidul, 695 di Kabupaten Kulonprogo, 3.868 di Kabupaten Sleman, dan 60 di Kota Yogyakarta.

Langkah-langkah penanganan PMK di DIY, antara lain pengangkatan POV (Pejabat Otoritas Veteriner) di tingkat provinsi dan 4 kabupaten, melakukan pengawasan, pengendalian, dan penerapan biosecurity di Pos Lalu Lintas Ternak di DIY, melaksanakan sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang PMK baik secara luring, maupun melalui media massa dan media lainnya.

Pihaknya juga membentuk Posko Pengendalian PMK di DPKP DIY,  mengoptimalkan Satgas Pengendalian PMK, pendistribusian logistik (obat-obatan, vitamin, APD, disinfektan) ke kabupaten/kota, distribusi vaksin dan vaksinasi PMK di 4 kabupaten/1 kota, serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan PMK. (OL-16)